Sejumlah Guru Ketapang Pertanyakan Dana Pensiun

Sejumlah Guru Ketapang Pertanyakan Dana Pensiun

128
BERBAGI
Ilustrasi

Ketapang –thetanjungpuratimes.com – Seorang pensiunan guru bernama Harun Tafui (61) di Kabupaten Ketapang mengancam akan melaporkan dugaan kasus penggelapan dana bantuan pensiun dari Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang yang dilakukan oleh oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ketapang ke Polres Ketapang.

Harun menceritakan kejadian telah berlangsung sejak desember 2014 lalu dan hingga kini belum ada titik terang, Harun juga mengatakan dana bantuan tersebut merupakan dana pensiunan milik sejumlah guru.

” Saya sudah lelah mencari keadilan dan mengadu ke pejabat berwenang di Pemda Ketapang. Namun tidak ada kepastian dan kejelasan yang pasti kapan dapat menerima bantuan dana pensiun dari Pemda ini,” keluh Harun.

Harun menuturkan sudah beberapa kali menemui Sekda Ketapang namun belum ada kejelasan pasti terkait kasus tersebut.

“Bertemu Sekda sudah berulang kali, sejak saya tahu uang pensiun saya di gelapkan oleh pegawai BKD pada bulan Agustus 2015 lalu, seharusnya uang itu saya terima pada desember 2014 yang lalu, tapi tak ada kejelasan,” terangnya

Harun mengatakan berbagai upaya dalam mencari keadilan untuk meminta haknya tidak hanya ke Sekda saja, tetapi juga ke Penjabat Bupati Ketapang, Kartius yang hasilnya juga menemui jalan buntu, dirinya menuturkan dua kali hendak menghadap Pj Bupati, Harun malah ketemu dengan ajudan Pj Bupati yang memintanya langsung mengurus persoalan ke Pemda Ketapang.

“Dua kali mau ketemu Pj Bupati tapi tak ketemu, hanya ketemu ajudannya yang bilang saya urus di Pemda saja karena urusannya di urus Pemda, nanti tinggal Pemda yang bayar, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Pemda Ketapang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Ketapang, Revalianto mengaku saat ini proses mengenai persoalan oknum pegawainya yang menggunakan uang bantuan pensiun sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK.

“Oknum yang bersangkutan sudah diperiksa inspektorat dan BPK, sudah ditentukan berapa nominal yang dipakai dan siapa saja yang uangnya dipakai oleh oknum pegawai, Oknum tersebut diminta mengembalikan uang yang digunakan, kemarin sudah kita buatkan surat pernyataannya, Pelaku mengaku sanggup untuk membayar uang pensiun yang digunakannya,” paparnya .

Mengenai sanksi lainnya, Reval mengatakan tentu nanti akan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan PP 53 tahun 2010, jadi selain harus mengembalikan uang pensiunan pegawai yang digunakannya, oknum pegawai BKD juga akan diberikan sanksi pegawai. Saat inipun oknum pegawai masih aktif bekerja.

“Sanksinya nanti menunggu rekomendasi inspektorat sesuai PP 53 tahun 2010, apakah sanksinya ringan, sedang atau berat, nanti akan di rapatkan oleh tim sebelum dikoordinasikan ke Bupati,” tegasnya.

(Raden Asmun/Dede)

TIDAK ADA KOMENTAR