BPN Sekadau Dapat Jatah Pembuatan 986 Sertifikat Prona

BPN Sekadau Dapat Jatah Pembuatan 986 Sertifikat Prona

201
BERBAGI
Foto : Kepala BPN Sekadau, Syahrannur / Yahya Iskandar.

Sekadau, thetanjungpuratimes.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sekadau mendapat jatah pembuatan 986 sertifikat Progam Nasional Agraria (Prona) sepanjang tahun 2016 ini. Target tersebut pun akan disebar ke sejumlah desa di Kabupaten Sekadau.

Kepala Kantor BPN Sekadau, Syahrannur SH MH memastikan pihaknya akan membagi target prona ke beberapa tempat. Dalam pembagian itu, ada beberapa aspek yang akan dipertimbangkan.

“ Yang paling utama adalah diprioritaskan untuk kawasan desa miskin dan tertinggal,” ucap Syahrannur Rabu (3/2).

Keputusan memprioritaskan daerah miskin dan tertinggal, dikarenakan Prona bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam hal menciptakan legalitas aset mereka. Diharapkan dengan keputusan itu, masyarakat miskin dan tertinggal juga bisa membuat sertifikat atas aset-aset tanahnya.

Selain aspek itu, kata Syahrannur, masih ada 6 aspek lain yang menjadi pertimbangan. Aspek dimaksud adalah daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota dan pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat. Selain itu, ada juga aspek daerah pemukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan, daerah di luar sekeliling transmigrasi, serta daerah di luas kawasan hutan dan konservasi  atau hutan lindung.

Dijelaskan Syahrannur, penyebaran wilayah yang masuk dalam program Prona itu ditetapkan oleh Kanwil BPN Kalbar untuk wilayah kecamatannya. Sementara untuk desanya, penetapan ditentukan oleh BPN, desa-desa mana saja yang masuk atau mendapat jatah pembuatan sertifikat Prona.

Pihak BPN sendiri sudah menyurati 87 desa di Sekadau secara berjenjang melalui kecamatan untuk mengusulkan pembuatan sertifikat Prona ini. Saat ini, sudah ada dua desa yang memasukkan usulan.

“ Satu desa, minimal mengusulkan 10 bidang usulan. Setiap satu orang pengusul, minimal hanya boleh mengusulkan dua sertifikat,” tegas Syahrannur.

Syahrannur menekankan, pembuatan sertifikat Prona sudah ditanggung oleh APBN. Namun biaya yang ditanggung itu hanya untuk 7 item. Masing-masing, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, dan pemeriksaan tanah. Kemudian penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, dan item supervise dan pelaporan.

“ Sementara untuk pembuatan biaya surat menyurat bukti kepemilikan tanah, materi, patok batas, biaya pengurusan operasional aparat desa, dan pajak yang berkiatan dengan ketentuan perpajakan, seperti PPh dan BPHTB, menjadi tanggungjawab pemohon sertifikat,” pungkas Syharannur.

(Yahya Iskandar/Dede)

TIDAK ADA KOMENTAR