Wapres Dorong Daerah Tingkatkan Produksi Lokal

Wapres Dorong Daerah Tingkatkan Produksi Lokal

BERBAGI
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Foto : Wakil Presiden Jusuf Kalla/ net

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong setiap daerah, khususnya di tingkat kabupaten, untuk meningkatkan produksi lokal serta memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengolahnya menjadi hasil perekonomian daerah.

“Pondasi utama dari daerah adalah kegiatan yang produktif, dengan inovasi dan kreativitas dari daerah masing-masing. Tanpa inovasi dan kreativitas, maka akan sulit dicapai kemajuan bagi daerah itu sendiri,” kata Wapres saat memberikan sambutan dalam pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis.

Kemajuan suatu daerah, lanjut Wapres, tergantung pada produktivitas masing-masing daerah antara lain dalam bidang pertanian, industri dan jasa. Hasil dari peningkatan produksi tersebut kemudian dapat memberikan pemasukan ekonomi bagi daerah tersebut.

Dalam bidang pertanian, peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan jumlah dan kualitas hasil produksi. Selain itu, industri di suatu daerah harus digalakkan guna memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Sampai hari ini, penduduk itu akan terus menerus berpindah dari daerah ke kota, pedalaman masuk kota. Sehingga, apabila pertanian di daerah berhasil maka akan muncul kemakmuran daerah yang baik,” jelasnya.

Upaya pemerintah daerah dalam membina masyarakatnya untuk berinovasi dan berkreasi terhadap produksi lokal tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi di daerah tersebut.

“Hasil otonomi ditentukan apakah daerah itu meningkatkan kesejahteraannya atau tidak, dan itu ditandai oleh berbagai indikator yang salah satunya kemampuan pemerinta daerah membiayai daerahnya dengan hasil-hasil lokal tersebut,” jelas Wapres.

Di hadapan ratusan bupati, Wapres juga mengingatkan supaya pemerintah kabupaten tidak lebih banyak bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat.

“Bila banyak daerah masih bergantung pada DAU dan DAK saja, maka 80 persen daerah itu tidak bisa dikatakan sudah memberi inovasi dan kreativitas yang baik,” ujarnya. (Antara/Yuniar)

TIDAK ADA KOMENTAR