Pandangan Yinquan Tentang Isu Laut Tiongkok Selatan

Pandangan Yinquan Tentang Isu Laut Tiongkok Selatan

514
BERBAGI
Kapal Patroli Cina di Laut Cina Selatan
Foto : Sebuah kapal patroli Penjaga Pantai Cina saat berada di Laut Cina Selatan/ republika.co.id

Kupang, thetanjungpuratimes.com – Konflik Laut Tiongkok Selatan yang terus memanas antara Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, rupanya ikut mengoyak hati Hu Yinquan, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Bali, untuk angkat bicara.

Benturan kepentingan antarnegara di sebuah kawasan seperti dalam isu Laut Tiongkok Selatan berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas, baik secara global maupun regional.

Konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, dan sosial apabila tidak di-“manage” dengan baik bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer di antara negara-negara yang merasa kepentingan nasionalnya terusik.

Konflik Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunai Darusallam, dengan Tiongkok dan Taiwan mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari teritorinya berdasarkan argumentasinya masing-masing.

Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam “Claimant State”, di kawasan tersebut ada Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari teritori Indonesia. Jika Tiongkok juga memaksakan klaim teritori di kawasan tersebut, konflik Laut Tiongkok Selatan akan melibatkan pula Indonesia.

Mencermati potensi konflik yang kian memanas di Laut Tiongkok Selatan, Hu Yinquan melihat hal itu hanya bisa dilakukan melalui jalur musyawarah dan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, sebagai jalan yang praktis dan efektif dalam menyelesaikan isu Laut Tiongkok Selatan secara menyeluruh.

Dalam pandangan Yinquan, sudah 25 tahun lamanya terjalinnya hubungan dialog antara Tiongkok dan ASEAN sehingga pertemuan khusus antara Menlu Tiongkok dan ASEAN yang pertama kalinya terjadi di negeri Tirai Bambu merupakan sebuah babak baru dalam upaya memperkukuh dan memperluas konsensus kerja sama antara Tiongkok dan ASEAN.

Pertemuan kolektif antara Menlu Tiongkok dan para menlu negara-negara ASEAN itu juga mengeluarkan sebuah seruan bersama, yakni “Tiongkok dan negara-negara ASEAN berupaya menjaga perdamaian dan kestabilan regional”.

Yinquan menilai pertemuan tersebut menjadi sebuah komunikasi strategis yang tepat waktu dan penting. Namun, media-media Barat dengan sengaja menghubungkan pertemuan istimewa tersebut dengan kasus arbitrase isu Laut Tiongkok Selatan yang diajukan secara sepihak oleh Filipina.

Sebagai seorang diplomat, Yinquan pun menjelaskan bahwa banyak fakta sejarah telah membuktikan bahwa Tiongkok berdaulat atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan, di antaranya Kepulauan Xisha (Kepulauan Paracel), Kepulauan Nansha (Kepulauan Spratly), Kepulauan Zhongsha (Kepulauan Macclesfield) dan Kepulauan Dongsha (Kepulauan Pratas).

Pulau-pulau ini merupakan wilayah Tiongkok sejak zaman dahulu karena negeri Tirai Bambu yang paling awal menemukan, menamakan, mengeksploitasi, dan mengelola kepulauan tersebut. Pemerintah Tiongkok pun secara terus menerus melakukan yurisdiksi atas pulau-pulau tersebut di Laut Tiongkok Selatan.

Bentuk yuridiksi yang dilakukan tersebut antara lain pengaturan administrasi, patroli militer, mengadakan aktivitas produksi dan pengelolaan bisnis, serta kegiatan penyelamatan laut, karena sudah diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari teritori Tiongkok.

Masyarakat internasional termasuk Filipina tidak pernah mengajukan keraguan atas hal itu sejak 70-an tahun yang lalu. Namun, pada tahun 1968, suatu organisasi yang berafiliasi pada Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh menerbitkan sebuah laporan investigasi yang menyatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki sumber daya yang sangat kaya berupa minyak dan gas bumi.

Data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral RRT memperkirakan wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam sekitar 17,7 miliar ton, jauh lebih besar daripada Kuwait, negara yang menempati peringkat ke-4 dunia memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 13 miliar ton.

Sumber-sumber lain menunjukkan bahwa sekitar 60 sampai 70 persen dari hidrokarbon di Laut Tiongkok Selatan adalah gas, sementara penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5 persen/tahun selama 2 dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik/tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya.

Sumber daya alam yang melimpah tersebut tampaknya menjadi alasan rasional yang menyebabkan wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi sengketa antara empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunaei Darussalam) dengan Tiongkok dan Taiwan.

Sejak itulah, beberapa negara anggota ASEAN tersebut mulai menduduki sejumlah pulau dan terumbu Kepulauan Nansha Tiongkok secara ilegal dengan alasan bahwa Kepulauan Nansha lebih dekat dengan garis pantainya sehingga berniat mencoba mengubah kedaulatan Tiongkok atas Kepulauan Nansha.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan keterlibatan dan manipulasi kekuatan luar, isu Laut Tiongkok Selatan yang seharusnya diselesaikan oleh para pihak bersangkutan melalui musyawarah dan perundingan, dibuat-buat menjadi topik keamanan yang cukup panas di kawasan regional.

Pada tahun 2013, Filipina tanpa musyawarah dengan Tiongkok, secara sepihak meminta arbitrase terkait pulau dan terumbu karang Kepulauan Nansha Tiongkok ke Pengadilan Internasional di Den Haag, Negeri Belanda, kemudian membuat situasi di Laut Tiongkok Selatan menjadi bertambah panas dan memburuk.

Apa tujuan Filipina secara sepihak mengajukan arbitrase tersebut? “Tujuan mereka hanya untuk menyangkal kedaulatan teritorial dan kepentingan maritim Tiongkok atas Kepulauan Nansha,” katanya.

Filipina memanfaatkan beberapa peraturan dari Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 agar bisa menyembunyikan pendudukan ilegalnya di beberapa pulau dan terumbu di Kepulauan Nansha.

Pada tanggal 23 Januari 2013, tepat pada hari kedua setelah proses arbitrase, Kementerian Luar Negeri Filipina mengeluarkan sebuah dokumen tanya jawab mengenai arbitrase. Dengan jelas digambarkan tujuan arbitrase adalah “melindungi kedaulatan teritorial dan kawasan maritim negara kami” serta “tidak melepaskan kedaulatan negara kami”.

Mengacu pada sejumlah literatur yang ada, ruang lingkup wilayah Filipina tidak pernah meliputi Kepulauan Nansha dan Pulau Huangyan seperti tertuang dalam “Treaty of Peace Between the United States of America and the Kingdom of Spain (1898), Treaty Between the Kingdom of Spain and the United States of America for Cession of Outlying Islands of the Philippines (1900), dan Convention Between the United States of America and Great Britain Delimiting the Boundary Between the Philippine Archipelago and the State of North Borneo (1930)”.

Perjanjian dan konvensi tersebut dengan jelas menerangkan bahwa 118 derajat bujur timur adalah batas barat wilayah Filipina, dan Kepulauan Nansha dan Pulau Huangyan sama sekali tidak masuk dalam ruang lingkup Filipina.

Tiongkok dengan tegas menolak arbitrase yang diajukan Filipina tersebut karena UNCLOS sudah menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persengketaan maritim, cara yang diutamakan adalah melalui musyawarah dan perundingan antara negara-negara yang berhubungan langsung, sedangkan arbitrase hanya sekedar pelengkap dan sifatnya sekunder.

Tiongkok juga menilai Filipina telah memungkiri komitmennya dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan secara bersama-sama dengan Beijing melalui jalur musyawarah dan perundingan bilateral sebagaimana termaktub dalam “Deklarasi Prilaku Berbagai Pihak Laut Tiongkok Selatan (DOC)” dan dan beberapa persetujuan yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Filipina pada tahun 1999 dan 2011.

Tuntutan arbitrase yang diajukan oleh Filipina pada dasarnya merupakan persoalan kedaulatan, teritorial, dan delimitasi batas maritim karena UNCLOS sendiri juga tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa teritorial maupun kedaulatan.

Menyangkut delimitasi batas maritim, pada tahun 2006 Tiongkok telah membuat pernyataan untuk mengecualikan sengketa delimitasi batas maritim dari sengketa yang berlaku untuk arbitrase memaksa sesuai dengan ketentuan UNCLOS.

Pengecualian tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi semua negara yang telah menandatangani UNCLOS. Negara lain tidak berhak mengajukan arbitrase terhadap sengketa yang telah dikecualikan oleh suatu negara, dan pengadilan arbitrase pun tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Mencermati kondisi tersebut Tiongkok tentu saja tidak menerima dan tidak ikut dalam tuntutan arbitrase yang ilegal dan tidak masuk akal yang diajukan Filipina tersebut. Jika sampai keputusan arbitrase itu keluar pun, Tiongkok tampaknya tidak akan mengakui dan menjalani keputusan tersebut.

“Posisi Tiongkok ini justru untuk melindungi keseriusan dan keutuhan UNCLOS, dan sepenuhnya mencerminkan sikap penghormatan Tiongkok kepada fakta sejarah dan hukum, Tiongkok tetap akan pada pendiriannya, yakni menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan hanya melalui jalur musyawarah dan perundingan,” kata Yinquan.

Konjen RRT di Denpasar, Bali, itu menyadari bahwa Tiongkok sudah menjadi korban dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Namun, tetap tegas untuk menahan diri dengan sikap yang bertanggung jawab dan konstruktif menangani isu panas di Laut Tiongkok Selatan, hanya melalui jalur musyawarah dan perundingan.

Tiongkok berbatasan dengan 14 negara daratan. Sejak berdirinya, Tiongkok telah menandatangani perjanjian perbatasan dengan 12 dari 14 negara tetangga tersebut, dengan kurang lebih 20.000 kilometer atau lebih dari 90 persen garis perbatasan telah ditentukan dan dibatasi.

Negeri Tirai Bambu itu juga telah menyelesaikan delimitasi batas maritim di Teluk Beibu atau Gulf of Tonkin dengan negara Vietnam melalui jalur musyawarah dan perundingan.

Tiongkok mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya “Jalur Ganda” yang dikemukakan oleh negara-negara ASEAN untuk menangani isu Laut Tiongkok Selatan, yakni sengketa-sengketa terkait harus diselesaikan oleh negara-negara yang berhubungan langsung melalui musyawarah dan perundingan, serta berdasarkan hukum internasional dan fakta sejarah.

Tiongkok sudah berkomitmen teguh bahwa perdamaian dan kestabilan keamanan di Laut Tiongkok Selatan harus dijaga bersama dengan negara-negara ASEAN, sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan praktik internasional yang berlaku.

“Hal ini merupakan kesepakatan penting dan komitmen serius antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam DOC karena merupakan jalan yang paling praktis dan efektif untuk menangani isu Laut Tiongkok Selatan yang kian memanas dari waktu ke waktu,” katanya.

Kini, sudah hampir 60 negara dengan jelas menyatakan dukungan terhadap posisi Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan, sebagai sebuah cerminan tekad masyarakat internasional untuk mempertahankan keadilan dan kejujuran.

Tiongkok adalah negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi ide “hidup rukun dengan negara tetangga, memperlakukan negara tetangga sebagai mitra”. Tiongkok dan Filipina memiliki persahabatan dan hubungan yang baik sejak dahulu, dan memiliki persahabatan tradisional yang mendalam.

Seperti kata pepatah Tiongkok “lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh”, dan Filipina merupakan negara yang akan terus bertetangga dengan Tiongkok.

Oleh karena itu, pintu bermusyawarah Tiongkok selalu terbuka untuk Filipina. Hanya dengan jalur musyawarah dan perundingan, Tiongkok dan Filipina baru dapat menyelesaikan masalah sengketa secara damai.

Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur internasional yang penting bagi Tiongkok, sekitar 80 persen komoditas perdagangan negeri Tirai Bambu itu melewati Laut Tiongkok Selatan sehingga terus berupaya membangun kerja sama dengan semua negara untuk menciptakan Laut Tiongkok Selatan menjadi “laut yang damai, laut kerja sama, dan laut makmur”. (Ant/Yuniar)

TIDAK ADA KOMENTAR