ASEAN Pecah Kebuntuan Terkait Laut China Selatan

ASEAN Pecah Kebuntuan Terkait Laut China Selatan

187
BERBAGI
Kapal Patroli Cina di Laut Cina Selatan
Foto : Sebuah kapal patroli Penjaga Pantai Cina saat berada di Laut Cina Selatan/ republika.co.id

Vientiane, thetanjungpuratimes.com – Negara-negara Asia Tenggara berhasil memecahkan kebuntuan selama berhari-hari, Senin (25/7), setelah Filipina mencoret permintaannya agar pernyataan bersama ASEAN menyebutkan keputusan hukum kasus Laut China Selatan, setelah muncul keberatan dari Kamboja.

Beijing secara terbuka mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap sikap mereka dalam sengketa maritim tersebut, posisi yang menimbulkan kekacauan dalam pertemuan regional yang digelar di ibukota Laos, Vientiane itu.

Tumpang tindih klaim dengan Tiongkok dalam industri pelayaran merupakan isu paling diperdebatkan dalam ASEAN. Ke-10 negara anggotanya ingin menegaskan kedaulatan mereka sembari mencari kata sepakat dan di sisi lain mendorong hubungan politik dan perdagangan dengan Beijing.

Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan perairan itu, namun Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei juga memiliki klaim sama.

Dalam keputusan Mahkamah Tetap Arbitrase yang didukung PBB pada 12 Juli, Filipina memenangi gugatan hukum dengan Tiongkok atas sengketa perairan itu.

Baik Filipina maupun Vietnam mengharapkan keputusan tersebut, yang menolak klaim Tiongkok di jalur laut strategis yang menjadi jalur bagi perdagangan dunia senilai 5 triliun dolar AS per tahun.

Kedua negara itu juga menyerukan agar penghormatan atas hukum laut internasional disebutkan dalam pernyataan bersama.

Kamboja yang meminta dilakukannya pembicaraan bilateral menentang penyebutan keputusan hukum tersebut, kata diplomat.

Manila sepakat untuk menghilangkan rujukan kepada keputusan hukum itu dalam pernyataan bersama, kata seorang diplomat ASEAN, Senin, untuk mencegah agar kebuntuan itu tidak mengarah pada kegagalan mengeluarkan pernyataan bersama.

Meski demikian, pernyataan bersama tersebut menyebutkan pentingnya menemukan resolusi damai dalam sengketa Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang menjadi rujukan bagi keputusan mahkamah tersebut.

“Kami masih sangat memperhatikan perkembangan terbaru dan yang tengah berjalan serta mencatat keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa menteri dalam masalah reklamasi lahan dan peningkatan aktivitas di kawasan, yang menggerus kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan dan bisa mengganggu perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan,” demikian pernyataan bersama ASEAN tersebut.

Penting untuk menghindari militerisasi kawasan, dan menjaga kebebasan navigasi, kata pernyataan itu.

Beijing mengatakan keputusan mahkamah tersebut tidak memiliki landasan atas haknya di laut, dan menyebutkan kasus tersebut sebagai lelucon.

Posisi Kamboja benar dan akan menjaga persatuan ASEAN serta kerja sama dengan Tiongkok, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada Menlu Kamboja Prak Sokhon, dalam pernyataan di laman web Kemenlu Tiongkok, Senin.

“Tiongkok sangat mendukung Kamboja dan negara-negara ASEAN lain yang bersikap netral serta menjaga keadilan,” kata Wang.

Tiongkok berulangkali menuding Amerika Serikat meningkatkan ketegangan di kawasan dan memperingatkan Jepang untuk tidak ikut campur dalam sengketa tersebut.

“Kami tidak akan mengizinkan pihak luar manapun mencoba mengeksploitasi dan membesar-besarkan kasus arbitrase Laut China Selatan dan menimbulkan kekacauan di kawasan ini,” kata Wang.

Kekuatan besar tiba Amerika Serikat yang bersekutu dengan Filipina dan tengah berupaya mendekatkan hubungan dengan Vietnam, meminta Tiongkok agar menghormati keputusan mahkamah tersebut.

AS mengkritik pembangunan pulau buatan Tiongkok dan fasilitas-fasilitas lain di laut. Kapal-kapal perang AS juga berlayar di dekat kawasan sengketa tersebut untuk menegaskan hak atas kebebasan navigasi.

Menlu AS John Kerry tiba di ibukota Laos pada Senin. Ia diperkirakan akan membicarakan isu-isu maritim dalam pertemuannya dengan Wang maupun dengan negara-negara anggota ASEAN.

Keduanya sudah berada di kota tersebut untuk menghadiri forum regional ASEAN dan pertemuan puncak Asia Timur, yang mempertemukan para diplomat ASEAN dengan AS, Tiongkok, Jepang, Rusia dan beberapa negara lain.

Kerry akan mendesak negara-negara ASEAN untuk menggali cara diplomatik demi menurunkan ketegangan atas isu yang berpotensi menjadi titik panas militer, kata pejabat militer senior AS.

Barack Obama akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Laos, dan menghadiri pertemuan puncak tahunan pada September.

Peraih Nobel Aung San Suu Kyi juga berada di Laos, dan untuk pertama kalinya bertindak sebagai Menlu Myanmar dalam pertemuan ASEAN.

(Ant/Dd)

TIDAK ADA KOMENTAR