Terkait Intimidasi yang Dilakukan PT Sintang Raya, Delapan Warga Mengadu ke Komnas...

Terkait Intimidasi yang Dilakukan PT Sintang Raya, Delapan Warga Mengadu ke Komnas HAM Kalbar

160
BERBAGI
Pertemuan warga dan Komnas HAM terkait Intimidasi yang dilakukan PT Sintang Raya
Foto: Pertemuan warga dan Komnas HAM terkait Intimidasi yang dilakukan PT Sintang Raya/Faisal

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Sebanyak delapan orang perwakilan warga di beberapa desa di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sintang Raya mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat terkait dengan intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Senin (25/7).

Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kalimantan Barat, Kasful Anwar menyebutkan permasalahan PT Sintang Raya dengan warga sudah terjadi sejak tahun 2010.

“Kami juga pernah turun ke lokasi. Jika kita lihat secara sepihak dari segi hukum jika MA sudah memutuskan pada tahun 2013 Kasasi yang diajukan oleh perusahaan sudah ditolak dengan keputusan nomor 550/PTUN/2013 yang isinya membatalkan sertifikat HGU yang ada di Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat 2, Debong, Ambawang, dan Teluk Pakedai,” jelasnya di Kantor Komnas HAM Kalbar.

Selain itu, kata Kasful ada pembatalan surat ukur lagi tertanggal 2 Januari 2009 dengan luas 11.120.000 hektare. Dari itu sudah jelas sudah ada pembatalan, sehinggal hal itu PT. Sintang Raya sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk beraktivitas di lahan HGU yang telah dibatalkan.

Namun, satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan itu, tambahnya pengajuan PK, namun upaya PK juga ditolak lagi dengan putusan nomor registrasi 152/PK/TUN/2015.

“Kalau kita melihat amar putusan hukum yang sudah dikeluarkan oleh lembaga hukum, maka seharusnya PT Sintang Raya sudah harus mematuhi keputusan hukum tersebut. Namun sampai sekarang ternyata tidak dijalankan hasil keputusan hukum tersebut,” sebutnya.

Kasful menilai PT. Sintang Raya seperti ada kekebalan hukum, jika dilihat posisinya secara administrasi perusahaan harus mengembalikan lahan yang menjadi hak-hak warga yang selama ini digarap oleh perusahaan itu.

“Jika melihat kondisi seperti ini, memang pada tahun 2009 itu Gubernur sudah mengeluarkan putusan juga tentang alokasi yang di siapkan untuk transmigrasi, yang diperkuat juga oleh bupati Kubu Raya yang saat itu dijabat oleh Muda Mahendrawan yang meminta agar Sintang Raya segera menghentikan aktivitas perkebunan, karena lokasi itu untuk pencanangan lahan transmigrasi yaitu di desa Dabong,” jelasnya.

Dirinya mengakui tidak mengetahui secara pasti mengapa PT Sintang Raya masih beraktivitas di lahan tersebut, sehingga hal ini menjadi dilema.

“Kalau saya lihat surat yang disampaikan oleh warga ke kami yang menginformasikan bahwa aksi demo yang dilakukan pada Sabtu (23/7) kemarin. Dalam hal ini kami akan mengawal dan melihat perkembangan,” jelasnya.

Akan tetapi, tambahnya apakah pemerintah daerah, serta pihak yang berwenang bisa melakukan tindakan, karena mengapa sampai saat ini PT. Sintang Raya masih beraktivitas di HGU yang dibatalkan.

“Kami dalam hal ini menerima laporan yang disampaikan warga dan memberikan antisipasi ke jajaran pemerintah yang dalam hal ini Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam eksekusi, kepolisian dalam hal pengamanan, Pemkab Kubu Raya, DPRD agar fokus kepada putusan-putusan ini,” pintanya.

Dirinya khawatir, jika tidak diselesaikan secara benar maka akan terjadi konflik yang lebih besar lagi, karena dari laporan ada tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adanya penahanan 17 warga oleh kepolisian yang salah satunya Kepala Desa yang juga ikut juga ditahan.

Permasalahan ini, kata Kasful sudah dikoordinasikan dengan Komnas HAM Pusat yaitu kepada salah satu komisionernya yaitu Natalis Pegai.

“Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah memberikan peringatan kepada pihak pengadilan agar eksekusi yang dilakukan bersifat adil, dan pihak Sintang Raya harus keluar dari lahan HGU yang telah dicabut oleh putusan hukum,” pintanya.

Dijelaskannya, pengaduan dari warga ke Komnas HAM Kalbar sudah beberapa kali di lakukan, dan pihaknya juga sudah meninjau ke lapangan yaitu di Seruat Dua, akan tetapi pihak perusahaan selalu mengelak, seolah-olah perusahaan selalu merasa benar.

(Faisal/Dede)

TIDAK ADA KOMENTAR