Anggota DPR Menilai Perombakan Kabinet Harusnya Perbaiki Birokrasi

Anggota DPR Menilai Perombakan Kabinet Harusnya Perbaiki Birokrasi

71
BERBAGI
Foto: Menko Polhukam Wiranto (kanan) berjabat tangan dengan Luhut B. Pandjaitan ketika serah terima jabatan (sertijab) Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut B. Pandjaitan yang dirotasi menjadi Menko Bidang Kemaritiman/Ant

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan perombakan kabinet yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo seharusnya juga dapat memperbaiki kinerja birokrasi di dalam negeri.

“Kami menginginkan agar perombakan ini ada perubahan cepat terutama pada sektor yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan, pelayanan birokrasi dan manajemen pembangunan,” kata Yanuar Prihatin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/7).

Menurut dia, tiga agenda pokok yang harus dilakukan yakni percepatan reformasi birokrasi ditingkat pusat dan daerah, perbaikan pelayanan publik di berbagai sektor dan penguatan koordinasi antar instansi.

Politisi PKB itu menginginkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang baru perlu mempercepat proses reformasi birokrasi yang saat ini sudah memiliki konsep, aturan dan undang-undang.

Pelayanan publik yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat, lanjutnya, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi harus kuat baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pak Asman Abnur harus memiliki sikap konkrit secara politik untuk membuat kebijakan yang baik,” ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu adanya jaminan perubahan pelayanan publik serta membantu kepala daerah agar memiliki ‘mind set’ (pola pikir) reformasi birokrasi yang merupakan ujung tombak berjalannya program pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna mengetahui implementasi perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Evaluasi implementasi reformasi birokrasi penting untuk melihat sejauh mana progres dan implementasi sebuah kebijakan menuju ke arah perbaikan,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko melalui siaran pers di Jakarta, Senin (25/7).
Didid menyatakan Kementerian PANRB akan melihat perbandingan setiap sasaran evaluasi di Kementerian Ketenagakerjaan dari tahun sebelumnya untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan, Elsie Armaita menjelaskan bahwa pada evaluasi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, komunikasi yang kurang baik di internal kementerian menjadi kendala bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam implementasi manajemen perubahan.

“Pada saat itu komunikasi kurang lancar. Kami merasakan seperti itu pada evaluasi tahun lalu, tetapi kami tetap terus melakukan berbagai perbaikan,” ujar Elsie.

(Ant/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR