Tim Pora Siap Terima Laporan Masyarakat Terkait Pelanggaran Orang Asing

Tim Pora Siap Terima Laporan Masyarakat Terkait Pelanggaran Orang Asing

119
BERBAGI
Foto : Ilustrasi Pekerja Asing/cnn

Pontianak, thetanjungpuratimes.com-Sejak tangal 4 Maret 2016, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia membentuk Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

Ketua Pelaksana Harian Tim Pora Kalbar, Prayitno, mengatakan, dibentuknya Tim Pora atas perintah Menteri Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Prayitno menjelaskan, tujuan dibentuknya sekretariat ini adalah untuk mengakomodir semua kegiatan dan keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, khususnya di Kalbar.

Dikatakan Prayitno, untuk masyarakat umum yang mungkin mendapatkan informasi, melihat dan mendengar adanya unsur indikasi pelanggaran warga negara asing di suatu tempat di wilayah kerja Imigrasi kelas 1 Pontianak segera menghubungi nomor kontak person 0813 4545 9909.

“Setiap laporan yang kita terima akan kita tindaklanjuti baik dari instansi yang terkait maupun dari masyarakat, hasil laporan tersebut akan kita ditindaklanjuti untuk melakukan pengecekan ke lapangan, apakah disitu memang benar ada pelanggaran warga negara asing,” kata Prayitno saat ditemui di Sekretariat Tim Pora Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak.

Prayitno mengatakan, pelanggaran yang sering dilakukan oleh warga asing di Indonesia khususnya dalam hal keimigrasian, seperti izin yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Ada warga asing yang datang ke negara kita menggunakan visa wisata, ternyata di lapangan mereka berada di suatu tempat tertentu, mereka malah bekerja, disitu sudah ada unsur pelanggaran,” tuturnya.

Lebih lanjut Prayitno mengatakan, orang asing diberikan izin menduduki jabatan tertentu, sebagai tenaga ahli di bidang kelistrikan misalnya, ternyata izin itu tidak dipergunakan dengan sebenarnya, bahkan dia memiliki lebih dari satu jabatan, manager keuangan atau manager porsonalia.

“Nah itu sudah melakukan pelanggaran,” tutur Prayitno.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam hal pengawasan orang asing tim ini tergabung dalam beberapa instansi terkait, seperti TNI, Kepolisan, Kejaksaan, Bea Cukai, Kementerian Tenaga Kerja Provinsi dan Kota, pariwisata, kesehatan dan lain-lain.

Prayitno mengatakan, dari bulan Maret setidaknya sudah ada delapan warga asing asal Tiongkok yang diduga melanggar aturan Imigrasi, yang diamankan pada tanggal 21 April 2016.

“Tidak menutup kemungkinan masih banyak warga negara asing di luar sana yang melakukan pelanggaran, maka perlunya sinergi antar instansi dan masyarakat luas  agar masalah warga asing ini bisa diungkap,” pungkasnya.

(Agustiandi/Muhammad)

TIDAK ADA KOMENTAR