Pemkab Kubu Raya akan Ambil Langkah Penyelesaian Konflik Warga dan PT Sintang...

Pemkab Kubu Raya akan Ambil Langkah Penyelesaian Konflik Warga dan PT Sintang Raya

187
BERBAGI
Sikap Represif Polisi saat Aksi Terkait PT Sintang Raya
Foto: Kisruh PT Sintang Raya dan warga beberapa waktu lalu, Polisi diminta ungkap oknum dalang dibalik kisruh tersebut/ist

Kubu Raya, thetanjungpuratimes.com РAsisten I pada Setda  Kubu Raya,  Tomi AS menyebutkan Pemkab Kubu Raya akan ambil sejumlah langkah dalam menyelesaikan konflik warga dan PT Sintang Raya.

“Dalam mencari langkah-langkah tentunya kami harus ekstra hati-hati yang pertama masalah putusan Mahkamah Agung yang baru kemarin disampaikan oleh Sintang Raya kepada Bupati, sehingga kami perbanyak dan mempelajari putusan itu,” jelasnya, Rabu (3/8) saat di temui di sela-sela pertemuan antara Sintang Raya dan masyarakat di aula gedung DPRD Kubu Raya.

Menurutnya, jika dilihat dari putusan Mahkamah Agung itu memang masuk ke ranah kanwil BPN, dan BPN Kubu Raya, tetapi jika menyangkut masalah wilayah bupati harus mengambil sikap karena terkait dengan investasi yang ada di Kubu Raya, serta menyangkut masalah masyarakat yang ada di sekitar.

“Nah, ini harus ada sinkronisasi, sehingga besok (Kamis-red) kita akan mengadakan rapat yang melibatkan semua leading sector, termasuk Polda pun akan kita undang, termasuk dari Kodim, dan Polres Mempawah, BPN, Sintang Raya, CTB, dan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, pertemuan itu adalah langkah awal untuk menyikapi permasalahan yang selama ini terjadi di Kubu Raya, khususnya di kecamatan Kubu, terkait dengan lahan yang ada di PT Sintang Raya.

Dirinya menilai jika masalah ini seperti benang kusut, karena ada masalah sengketa batas wilayah antara desa Dabong dengan desa Olak-Olak yang sampai sekarang belum tuntas masalah sengketanya.

“Dari wakil bupati tadi siang sudah meminta kepada kepala BMPD untuk menyelesaikan permasalahan sengketa batas desa, dan nanti akan ada masalah lain seperti plasma,” sebutnya.

Dirinya sangat menyesalkan mengapa PT Sintang Raya kurang proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, padahal masalah kisruh itu sudah mencuat sejak tahun 2009 lalu, termasuk saat dirinya masih menjabat sebagai kepala dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Kubu Raya.

Seharusnya, kata Tomi jika ada kisruh seperti itu seharusnya PT Sintang Raya secara intens melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga dapat di carikan jalan keluarnya, dan tidak sampai berkembang kisruhnya seperti saat ini.

“Saya juga mengetahui ada take over lahan dari PT CTB ke Sintang Raya, dan untuk sementara kami tidak pernah menjadi mediasi lahan itu, apalagi ada pembayaran dari take over tersebut,” pungkasnya.

(Faisal/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR