Wujudkan Pembangunan Dibutuhkan Pendataan yang Valid

Wujudkan Pembangunan Dibutuhkan Pendataan yang Valid

102
BERBAGI
Foto : Ilustrasi - Pembanguan/net

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengendaki arah pembangunan Bumi Uncak Kapuas ke depannya lebih tepat sasaran.

Agar pembangunan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan data-data pendukung yang valid. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kapuas Hulu dari fraksi Nasdem, Ahmad Tarmiji, Selasa (2/8).

Tarmiji mengungkapkan pembaharuan data memang perlu dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) Kapuas Hulu, supaya program kedepan lebih tepat sasaran. Kata dia, sistem yang tepat dalam melakukan pendataan adalah melibatka garis depan pemerintahan, yaitu masyarakat itu sendiri.

“Sistem pendataannya harus Bottom-Up, dari masyarakat ke pemerintah. Dengan begini pembangunan akan efisien, karena sesuai kebutuhan dan keadaan nyata di masyarakat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk sistem pendataan Bottom-Up adalah pendataan yang melibatkan pihak desa, mereka yang menginput data-data ke Pemkab Kapuas Hulu. Data yang dipasok dari masing-masing desa bersifat global, baik itu sektor pendidikan yang mencatumkan jumlah masyarakat tamatan sekolah dasar hingga sarjana. Demikian pula pada bidang lain, jumlah penduduk, jumlah lahan basah untuk persawahan, jumlah lahan kering siap garap, potensi perikanan, termasuk potensi pariwisata dan lainnya.

Menurut Tarmiji, ketersedian data-data tersebut akan sangat membantu strategis dalam penyusunan program pembangunan Kapuas Hulu ke depan. Kalau data akurat program pusat juga bisa masuk.

“Kalau data-data kita sudah bagus dan akurat, akan mudah mendapat program pembangunan dari pusat. Ketika mereka minta data kita tinggal sodorkan. Kita saat ini tidak bisa terlalu mengharap APBD, perlu sokongan dari APBN agar makin banyak yang terbangun,” tegasnya.

Supaya pendataan akurat, lanjutnya, metode pendataan juga perlu diajarkan ke pihak desa, bisa saja Kepala Desa, Kepala Dusun ataupu Ketua RT masing-masing.

“Untuk pelatihan metode pendataan itu saya rasa bisa diberdayakan oleh Anggaran Dana Desa masing-masing. Kalau pun dalam prakteknya perlu anggaran yang besar, saya rasa DPRD Kapuas Hulu tetap setuju asalkan itu betul-betul berguna, karena data itu penting, bisa jadi strategi pembangunan,” ujarnya.

Menurut Tarmiji, data-data yang disajikan oleh SKPD belum semuanya akurat. Dia bahkan mengaku sempat menemukan selisih angka yang cukup besar untuk data jumlah penduduk Kapuas Hulu.

“Itu saya temukan saat membaandingkan data pokok Bappeda Kapuas Hulu dengan data pada Rancangan RPJMD. Data itu sudah kami minta pihak SKPD terkait untuk melakukan validasi,” bebernya.

Masalah data penduduk itu, kata Tarmiji jangan dianggap sepele, sebab imbasnya kepada berbagai bidang pembangunan termasuk politik.

“Kemarin itu ada selisih 50 ribuan penduduk, data RPJMD dan data pokok Bappeda. Ini dari sisi politik dapat berpengaruh pada jumlah kursi di DPRD Kapuas Hulu, secara umum tentu dapat menjadi starategi pihak tertentu,” tutupnya.

(yohanes/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR