Atbah Sambut Baik Pengembangan Bandara Paloh

Atbah Sambut Baik Pengembangan Bandara Paloh

773
BERBAGI
Foto: Penandatanganan naskah perjanjian hibah dan serah terima hibah aset tanah milik pemerintah kabupaten Sambas kepada kementerian pertahanan Republik Idonesia melalui TNI angkatan udara/Gindra

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyambut baik dikembangkannya landasan pacu bandara Paloh oleh kementerian pertahanan.

Hhal ini katanya sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

“Kita ketahui bandara Paloh terletak di desa Nibung kecamatan Paloh, berjarak 49 kilometer dari kota Sambas. Bandara Paloh mulai di bangun tahun anggaran 1976/1977, sampai dengan tahun anggaran 1981/1982,” ungkap Atbah, Kamis (4/8).

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan PM No 11 tahun 2010 dan PM nomor 69 tahun 2014 tentang kebandaraudaraan nasional.

“Bandar udara Paloh termasuk bandara pengumpan yang berperan sebagai alih moda transportasi, pengembangan industri pariwisata, memperkuat wawasan nusantara dan mengembangkan daerah perbatasan,” kata Atbah.

Klasifikasi bandara Paloh menurut adalah eksiting 1B dengan landasan pacu 800 Mx23 M.

“Pesawat kapasitas 12 kursi, pengembangan sampai dengan tahun 2020 adalah dengan landasan pacu 1200 meter x 30 meter, untuk pesawat kapasitas 25 kursi,” terang Atbah.

Bupati mengungkapkan bandara Paloh sejak dibangun tahun 1976 hingga selesai pembangunan pada tahap VI tahun 1982, belum pernah diresmikan oleh pejabat kementerian perhubungan dan belum pernah juga digunakan sebagai pendaratan pesawat komersil ataupun pesawat militer.

“Tanah bandara yang telah menjadi aset pemerintah kabupaten Sambas dengan luas 5,9 hektar, yang saat ini dalam proses sertifikat di BPN. Hibah tahap pertama untuk anggaran pada tahun anggaran 2016, akan dibebaskan seluas 5 hektare. Untuk pengembangan lahan bandara tersebut,” kata Atbah.

Secara administrasi dan teknis katanya tidak ada persoalan dengan warga masyarakat pemilik lahan.

“Sampai saat ini proses masih di BPN kabupaten Sambas,” ucap Atbah.

(Gindra/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR