Hermanus Klaim Kisruh Warga dan PT Sintang Raya Dapat Diselesaikan

Hermanus Klaim Kisruh Warga dan PT Sintang Raya Dapat Diselesaikan

189
BERBAGI
Sikap Represif Polisi saat Aksi Terkait PT Sintang Raya
Foto: Kisruh PT Sintang Raya dan warga beberapa waktu lalu, Polisi diminta ungkap oknum dalang dibalik kisruh tersebut/ist

Kubu Raya, thetanjungpuratimes.com – Wakil bupati Kubu Raya Hermanus mengklaim pertemuan yang digelar pada Kamis (5/8) mampu menjernihkan persoalan yang selama ini memicu kisruh antara PT Sintang Raya dengan masyarakat.

“Banyak permasalahan yang dibahas pada hari khususnya surat keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Sintang Raya, bahkan telah dikeluarkannya keputusan dari MA berkenaan dengan PK yang diajukan,” ucapnya usai pertemuan penyelesaian kisruh antara PT Sintang Raya dengan masyarakat.

Intinya, kata dia pihaknya ingin memberikan pencerahan dan pemahaman dari BPN sendiri sebagai institusi yang memiliki kewenangan tindak lanjut dalam bentuk eksekusi dari putusan MA yang selama ini disinyalir terjadi kesimpang siuran dalam mengartikan putusan dari MA itu.

“Pertama keputusan dari MA memang membatalkan HGU 04/2019 atas nama PT Sintang Raya, namun setelah dibatalkan atau dicabut, namun sertifikat HGU itu diterbitkan kembali setelah dikurangi luas lahan masyarakat dari lima orang penggugat,” sebut Hermanus.

Menurutnya, selama ini ada anggapan masyarakat bahwa dengan terbitnya keputusan dari MA, maka gugurlah sertifikat HGU Sintang Raya, padahal itu tidak benar anggapannya.

Menurut Hermanus,  BPN dalam pertemuan telah menyampaikan secara teknis dalam melakukan eksekusi terhadap putusan MA tidak dengan cara mencabut HGU, namun cukup dengan memperbaikinya data di dalam pendaftaran lahan itu.

“Semoga dalam waktu dekat tindak lanjut dari putusan MA terkait dengan eksekusi tersebut nantinya sudah dapat dilakukan oleh pihak BPN,” jelasnya.

Hermanus juga merasa kesal dengan pihak LSM AGRA yang telah di undang untuk menghadiri pertemuan namun tidak datang, padahal niat pemerintah sangat baik untuk mempertemukan semua pihak agar masalah ini tidak berkepanjangan, padahal pemerintah memediasi pertemuan memiliki niat baik, dan tidak sama sekali berpihak kemanapun.

Selain itu, tambahnya ada kesepakatan damai yang dibuat oleh PT. Sintang Raya dengan PT. CTB yang harus diakuinya memang masih ada persoalan yang belum selesai.

“Tadi sudah dipaparkan masih ada 151 Hektare lahan yang masih belum terselesaikan. Dan kita sepakat bahwa ini permasalahan yang juga harus dituntaskan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, manajer senior ilegal, perizinan, dan humas PT Sintang Raya, Iskandar mengapresiasi pertemuan yang dihadiri oleh semua pihak untuk secara bersama mencarikan solusi.

“Karena semua inti permasalahan selama ini adalah adanya putusan MA yang masih berproses eksekusi yang terkesan lama, dan kami sangat berharap secepatnya putusannya keluar,” jelasnya.

Kemudian, kata Iskandar persoalan antara Sintang Raya dengan CTB yang mana dari pihak CTB sudah siap untuk dimediasi, sehingga pihaknya sangat berterima kasih karena selama ini sudah berupaya, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, sehingga dalam mediasi nantinya berharap ada titik temunya.

Akar dari masalah antara Sintang Raya dengan masyarakat adalah lahan 151 hektare yang sampai sekarang tidak pernah tuntas penyelesaiannya yang akhirnya terjadinya aksi panen sendiri dari sekelompok masyarakat itu.

Iskandar telah menduga jika dalam masalah ini ada kepentingan sekelompok, karena bisa dilihat orang yang berkepentingan di belakang masyarakat yang berhasil memobilisasi sekian ratus orang baik ke Pontianak, Mempawah, maupun ke kebun yang biayanya sangat besar, sehingga tidak mungkin dari masyarakat sendiri yang membiayainya.

“Kami meminta kasus ini harus tuntas dan dicari dalang-dalangnya yang selama ini bermain, karena selama ini masyarakat yang menjadi korban,” pungkasnya.

Salah satu direksi dari PT Cipta Tumbuh Berkembang (CTB), Koni menyebutkan jika apa yang telah dibahas dalam pertemuan itu adalah diluar dari PT CTB.

“Artinya kami sendiri dengan masyarakat di sekitar kebun yang kami bangun sesuai dengan perizinan tidak ada masalah apapun dengan pihak masyarakat,” jelasanya.

Bahkan tambah Koni sudah disebutkan masalah lahan 151 hektare untuk ditindaklanjuti dengan dilakukan mediasi lebih lanjut, walaupun masalah itu belum tuntas namun pihaknya telah memberikan hak kepada masyarakat setiap bulannya.

“Terkait dengan hutang piutang antara CTB dan Sintang Raya hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang sekarang terjadi, karena masalah itu adalah masalah intern kami dengan Sintang Raya,” jelasnya.

Walau pertemuan itu dihadiri oleh perusahaan, polisi, TNI, serta intansi teknis, namun perwakilan dari masyarakat, serta LSM yang sebagai penggerak masyarakat tidak menghadiri pertemuan itu.

(Faisal/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR