Pemkab Sintang Ajukan Sembilan Raperda di Sidang Paripurna DPRD

Pemkab Sintang Ajukan Sembilan Raperda di Sidang Paripurna DPRD

BERBAGI
Foto: Bupati Sintang Jarot Winarno

Sintang, thetanjungpuratimes.com – Sebanyak sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 yang disampaikan langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno dalam sidang Paripurna DPRD ke VII yang berlangsung di ruang Sidang DPRD Sintang, Kamis (6/10).

Sidang Paripurna penyampaian Raperda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan Forkorpimda Sintang serta seluruh kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang Jarot Winarno dalam pidatonya menyampaikan bahwa raperda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Kalimantan Barat tentang hasil klarifikasi peraturan daerah kabupaten Sintang tahun 2014 serta raperda tentang pencabutan perda kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2014.

“Hasil verifikasi dan klarifikasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa pembentukan peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang tidak memenuhi syarat sehingga disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Jarot.

Jarot juga mengatakan, terkait dengan raperda tentang pemindahan ibukota kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Hulu dan Kecamatan Dedai, didasarkan pada ketentuan pasal 11 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang menegaskan bahwa perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

“Tujuan dilaksanakannya pemindahan ibukota kecamatan dimaksud adalah dalam rangka mengantisipasi perkembangan ke depan serta mempercepat akselerasi pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati.

Sementara, pengajuan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 105 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

“Tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah di kabupaten Sintang,”ujarnya.

Raperda pemerkaran kecamatan juga tak luput diajukan kembali . Pasalnya, pembentukan kecamatan yang terdiri atas lima raperda terkandung dalam rancangan perda tentang pembentukan kecamatan.

“Tujuan dari pemekaran kecamatan tidak lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta mempertimbangkan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Maka perlu kiranya pusat-pusat pelayanan pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat melalui perangkat daerah kabupaten yaitu kecamatan,” jelas Jarot.

Ada pun nama-nama 17 kecamatan yang akan dimekarkan dari 14 kecamatan induk yang ada di Kabupaten Sintang yakni, Kecamatan tempunak Hulu, Kecamatan Sepauk Tengah,  Kecamatan Sepauk Hulu, Kecamatan Pudau Raya, Kecamatan Sintang Barat.

Kecamatan Bukit Mangat, Kecamatan Inggar, Kecamatan Tontang, Kecamatan Ketungau Tengah Selatan, Kecamatan Ketungau Tengah Utara dan Kecamatan Ketungau Hulu Utara, Kecamatan Sintang Utara,Kecamatan Jungkit, Kecamatan Kayan Tengah dan Kecamatan Ambalau Hulu dam Kecamatan Danum Serawai

Terpisah, Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward mengatakan sembilan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang akan dibahas oleh pansus DPRD kabupaten Sintang bersama dengan pemerintah Kabupaten Sintang.

“Pembahasan sembilan Raperda harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendekatan secara mendetil dan mendalam terhadap unsur-unsur sosiologis, filosofis dan yuridis agar menghasilakn produk hukum yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Jeffray, guna untuk mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Sintang, agar cita-cita tercapai menuju masyarakat kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sintang.

Berikut Sembilan Raperda kabupaten Sintang tahun 2016 yang disampaikan oleh Bupati Sintang. Yakni:

  1. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukanKecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang.
  2. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan tempunak ulu. Kecamatan sepauk tengah, kecamatan sepauk hulu dan kecamatan pudau raya di kabupaten Sintang.
  3. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan Sintang barat, kecamatan bukitmangat, kecamatan inggar, dan kecamatan tontang di kabupaten Sintang.
  4. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan ketungau tengah selatan, kecamatan ketungau tengah utara dan kecamatan Ketungau Hulu utara di kabupaten Sintang.
  5. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pemindahan ibu kota kecamatan Ketungau Hilir, kecamatan Ketungau Hulu dan kecamatan Dedai.
  6. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
  7. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pengelolaan barang milik daerah.
  8. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan Sintang utara, kecamatan jungkit, kecamatan kayan tengah dan kecamatan ambalau hulu di kabupaten Sintang.
  9. Rancangan peraturan daerah kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan danum serawai dan kecamatan melawi hulu dikabupaten Sintang.

(Ling/dd)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR