Ombudsman Kalbar Sosialisasi Layanan Publik ke Mahasiswa

Ombudsman Kalbar Sosialisasi Layanan Publik ke Mahasiswa

BERBAGI
Foto: Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi/Antara

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat secara rutin melakukan sosialisasi terkait pelayanan publik kepada mahasiswa dan instansi terkait di daerah itu.

“Baru-baru ini, kami melakukan sosialisasi terkait peningkatan pelayanan publik kepada mahasiswa STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Kabupaten Mempawah,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi di Pontianak, Jumat (28/10).

Ia menjelaskan, para mahasiswa STAI Kebupaten Mempawah cukup antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi terkait peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Mempawah dan Kalbar umumnya.

Agus menambahkan, hingga saat ini, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam pelayanan publik yang ada di negeri ini. Mulai dari regulasi, implementasi sampai sikap pelaksana pelayanan publik yang dirasa masih belum prima.

“Keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik adalah memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh hak-haknya di bidang pelayanan publik prima,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar mengimbau kepada masyarakat dan mahasiswa agar tidak segan-segan untuk melaporkan kalau mengalami, menemukan terkait masih rendahnya mutu pelayanan publik di suatu daerah kepada Ombudsman.

Sosialisasi selanjutnya akan dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalbar di Kampus Politeknik Negeri Kabupaten Ketapang di awal November 2016.

Sebelumnya, Tim Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Irma Syarifah menyatakan, saat ini warga sudah bisa memberikan penilaian terkait pelayanan publik di suatu pemerintah kabupaten/kota di Kalbar.

Menurut dia, pelayanan publik prima telah menjadi kebutuhan pokok warga. Kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan harapan tersebut membutuhkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Selain itu komponen standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi, yakni persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif dan produk pelayanan.

“Sesuai dengan pasal 21 UU Pelayanan Publik, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimulai sejak penyusunan standar pelayanan publik itu sendiri,” katanya.

(Ant/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR