Serikat Buruh di Landak Tolak Penetapan UMK 2017

Serikat Buruh di Landak Tolak Penetapan UMK 2017

199
BERBAGI
Foto: ilustrasi/net

Landak, thetanjungpuratimes.com-Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Landak tahun 2017 sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak akan menolak penetapan UMK tersebut jika tetap mengacu kepada PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Menurut Ketua FSB Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu, pihaknya sampai saat ini belum menerima undangan dari Disosnakertrans Landak untuk menghadiri rapat pembahasan dan penetapan UMK Landak tahun 2017.

“Sampai saat ini memang belum ada pertemuan antara jajaran dewan pengupahan Landak. Tapi walaupun ada penetapan UMP Kalbar tahun 2017, penetapan UMK itu berpatokan pada PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kalau PP tersebut tetap dipakai dalam penetapan UMK Landak 2017, kami akan menolak,” tegas Yusuf, sapaan akrab Yasiduhu Zalukhu, Rabu (2/11).

Penolakan yang akan dilakukan FSB Kamiparho Landak tersebut bukan tanpa alasan.

“Alasannya, inflasi yang dipakai dalam PP itu adalah inflasi tingkat nasional. Padahal inflasi nasional dengan inflasi daerah sangat jauh berbeda,” jelasnya.

Ia khawatir jika inflasi nasional itu tetap dipakai di Landak, sementara tingkat inflasi di Landak sangat tinggi, sudah jelas sangat merugikan para pekerja.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dipakai merupakan pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu. Seyogyanya Pemkab Landak bisa memberikan gambaran inflasi tahun 2017,” harapnya.

Yusuf juga berharap, penetapan UMK Landak tahun 2017 harus memakai survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Namun apapun alasannya jika PP No. 78 tahun 2015 ini tetap menjadi acuan untuk penentuan UMK Landak tahun 2017, kami akan turun ke jalan lagi. Kami tidak akan main-main dalam hal ini. Kita kembali kepada KHL, inflasi daerah harus dipakai, bukan inflasi nasional. Apalagi survey KHL belum pernah dipakai untuk menentukan UMK di Landak. Padahal KHL ini sebaga dasar penentuan UMK,” jelasnya, seraya meminta kebijakan Pj Bupati Landak dan Disosnakertrans Landak supaya bisa mengambil sikap terhadap hal ini.

(NY/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR