Perusahaan Tak Bayar Upah Lembur Bakal Diseret ke Pengadilan

Perusahaan Tak Bayar Upah Lembur Bakal Diseret ke Pengadilan

BERBAGI
Foto: Ilustrasi/SuaraIslam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar menegaskan bahwa upah jam lembur pekerja haruslah dibayar oleh perusahaan. Penegasan itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100.

Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar Sabran mengatakan bahwa menurut
Undang-Undang seorang karyawan dalam bekerja hanya tujuh jam dalam waktu enam hari, dan delapan jam dalam lima hari bekerja.

“Lembur boleh dilakukan, dan tetap harus dibayar,  namun hanya tiga jam yang paling lama,” kata dia, Jumat (11/11).

Setiap perusahaan, kata dia harus mengindahkan peraturan itu. Jangan sampai perusahaan mangkir dan berusaha tidak membayarkan jam lembur karyawannya.

“Jika ada yang melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan menurut Undang – Undang, kita akan ajukan ke Pengadilan Industrial,” tegas dia.

(Viky/dd)

TIDAK ADA KOMENTAR