Pengamat Pendidikan: Harus Diperjelas Kategori Pungli di Sekolah

Pengamat Pendidikan: Harus Diperjelas Kategori Pungli di Sekolah

476
BERBAGI
Wakil Rektor I Untan, DR.Aswandi
Foto: Wakil Rektor I Untan, DR.Aswandi

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Penerapan sapu bersih pungli di lingkungan sekolah memang harus diperjelas termasuk parameter dan definisi pungli sebenarnya. Karena kalau tak jelas, itu akan berbahaya. Hal itu disampaikan Pengamat Pendidikan Kalbar, Aswandi yang juga Pembantu Rektor I Untan saat memberikan materi didalam acara Seminar Pendidikan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.

Aswandi mengatakan dengan aturan yang sangat jelas, perlu juga kesepakatan yang sama sehingga tak menghambat tugas guru. Jangan sampai guru menjadi korban, karena sangat mudah sekali menangkap guru dan sekolah atas nama penerapan pungli.

“Seperti dulu soal kekerasan sekolah malah guru akhirnya malah sering dilaporkan karena dianggap kekerasan, padahal dia sedang menjalankan tugas mendidik. Ini kemudian didamaikan dalam pertemuan antara Kapolri dan Ketua PGRI yang akhirnya ada kesepakatan agar tak boleh semua laporan langsung ditanggapi polisi,” jelasnya.

Menurutnya, untuk pungli semestinya juga begitu. Akhirnya nanti tidak tenang guru dalam melaksanakan tugas, contoh tadi sekolah swasta benar itu bisa kolaps. Maka peraturan ini seharusnya membuat sesuatu menjadi lebih baik, bukan justru menjadi jelek.

Untuk itu, Aswandi menyarankan perlu dikaji betul soal penerapan aturan pemberantasan pungli. Kalau perlu diundang pihak sekolah dan dilakukan uji publik terlebih dahulu, sehingga sekolah bisa menyatakan mana yang bisa dihapus dan mana yang harus tetap diberlakukan.

“Kalau di dinas sudah ada sedikit aturan, komite kalau mau pungut ini atau itu, biasanya dinas diberi tahu, termasuk DPRD diberi tahu. Aturan pemerintah jangan diterapkan secara langsung sekaligus, mestinya dibuat bertahap ,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengungkapkan persoalan pungutan liar di sekolah akan dibahas terlebih dahulu. Apalagi dengan persepsi yang salah akibat ketidakjelasan definisi dan kriteria pungli ini, bisa berdampak pada sekolah juga.

“Kalau dilarang semuanya, nanti sekolah swasta bisa tutup karena tak lagi bisa berjalan. Karena SPP tak boleh, beli baju seragam tidak boleh, tambahan jam pengajaran di sekolah tak diperbolehkan,” katanya.

Panji mengatakan dirinya akan terlebih dahulu memperjelas definisi serta kriteria pungli ini. Kemudian dipetakan, mana-mana saja yang diperbolehkan dan mana saja yang jelas dilarang.

Dirinya tetap mendukung pemberantasan pungli, hanya untuk penerapannya tak bisa sembarangan, dan jangan sampai justru penerapan sapu bersih pungli malah mengorbankan guru di sekolah.

“Dalam hal ini komite sekolah lebih berperan. Jadi yang paham kebutuhan sekolah, serta apa yang tak mungkin ditiadakan pungutan di sekolah, nah silahkan sampai ke bupati. Nanti kami di tim Saber Pungli akan bicarakan,” katanya.

Panji juga menyatakan ketidaksetujuannya bila seluruh pungutan sekolah ditiadakan. Kecuali semua kebutuhan sekolah dibiayai negara. Maka yang terpenting ada dasar musyawarah bersama dan ditetapkan oleh sekolah dan komite.

“Jangan sampai justru penerapan pungli dipengaruhi rasa tidak suka, apalagi hal politis. Selama tidak ada niat macam-macam dari sekolah, pungli saya yakin tidak ada,” katanya.

Kendati belum ada kepastian soal pungutan yang masuk dalam kategori pungli, Panji meminta agar sekolah untuk sementara waktu tidak mengambil kebijakan yang bisa ditafsirkan sebagai pungli.

“Saya minta sekolah menunggu aturan yang jelas soal kriteria pungli, dan baru membuat kebijakan baru di sekolah masing-masing.

(Edi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR