HMI Fisipol Untan Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

HMI Fisipol Untan Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

239
BERBAGI
Foto: Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisipol Untan cabang Pontianak Maryadi/Matilda

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Himpunan Mahasiswa Indonesia Komisariat Fisipol Untan Cabang Pontianak menagih komitmen Pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisipol Untan cabang Pontianak Maryadi menilai, pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi perhatian pemerintah saat ini, karena selama ini dirinya melihat pemerintah terkesan lebih fokus pada, ekonomi dan infrastruktur saja.

“Pemerintah seperti mengabaikan kasus pelanggaran HAM di masalalu atau kasus hukum, seperti halnya kematian Munir seolah olah dikesampingkan. Artinya, pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu,” ungkapnya, Sabtu (10/12).

Dirinya juga mengatakan terkait dengan penjabaran sembilan Nawacita yang menjadi agenda prioritas pemerintah Jokowi-JK dalam kurun waktu 5 tahun masa kepemimpinan, yang menjadi dasar penekanan terhadap agenda prioritas tersebut adalah terkait dengan peranan negara dalam menghadirkan kembali fungsi utama negara yaitu melindungi segenap bangsa, dan negara, serta memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut tentu saja memberikan angin segar kepada para korban pelanggaran HAM untuk meraih keadilan yang seadil adilnya.

“Dengan wacana presiden yang memprioritaskan menghadirkan kembali fungsi utama negara yaitu, melindungi segenap bangsa dan negara serta memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia, memberikan angin segar bagi para korban pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Selain itu menurut Maryadi, harus ada upaya pemerintah yang dilakukan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM, dan melakukan pengungkapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

“Perlu adanya langkah-langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sehingga hal tersebut tidak menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia,” pintanya.

Dirinya meminta perlu adanya penuntasan dan penyelesaian terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dilakukan secara bermartabat, dan berkeadilan dan perlu adanya pemahaman terhadap hak asasi manusia kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hak hak yang dimilikinya, dan melapor jika ada pelanggaran terhadap hak tersebut.

(Matilda/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR