Bawaslu Kalbar : RD, Anggota DPRD Kubu Raya Sudah Tidak Memenuhi Syarat

Bawaslu Kalbar : RD, Anggota DPRD Kubu Raya Sudah Tidak Memenuhi Syarat

BERBAGI
Foto : Ruhermansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalbar/Viky

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya berinisial RD, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah, mengatakan, bahwa pihaknya telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Provinsi Kalbar yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh RD tersebut.

“Kami sudah dua kali memberikan Surat Rekomendasi ditujukan kepada KPU Kubu Raya, lewat koordinasi dengan KPU Provinsi, agar rekomendasi tersebut dapat diikuti, karena hal ini berdasarkan laporan masyarakat tentang pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh RD yang kami terima,” ujarnya saat ditemui di kantornya di jalan Letjend S Parman, pada Senin (09/01) siang.

Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang berlaku untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya tersebut.

Ruhermansyah menilai, laporan yang diterima pihaknya dari masyarakat bukan tentang pemalsuan ijazah SMP yang dilakukan oleh salah satu oknum DPRD Kubu Raya RD, melainkan paket C nya.

“Hasil penanganan laporan sudah kami tindaklanjuti, telah kami temukan dan kami simpulkan bahwa paket C nya tidak palsu, tapi cara atau proses untuk mendapatkan paket C nya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, saat Pemilu RD seharusnya menunjukan ijazah yang asli, beserta NIM asli, dan yang pihaknya temukan hanya berdasarkan foto copy ijazah yang keabsahanya masih diragukan.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan verifikasi ke dinas terkait dan ternyata proses yang dilakukan oleh RD untuk mendapatkan ijazah paketnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi yang kami tindaklanjuti adalah laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ijazah paketnya palsu, dan ternyata ijazah paket C nya tidak palsu, melainkan cara mendapatkan ijazah tersebut yang keliru atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kami simpulkan ijazah paket C nya tidak sah, sesuai dengan kajian yang sudah kami lakukan,” jelasnya.

Diterangkannya, persyaratan yang sudah dikumpulkan oleh RD dalam Pemilu dinilai pihaknya sudah tidak memenuhi syarat, dan secara otomatis RD harus didiskualifikasi, atau jika sudah terpilih RD tersebut jangan sampai dilantik.

Jika sudah terlanjur dilantik, lanjut dia, maka hal tersebut bukanlah ranah milik Bawaslu Provinsi Kalbar, dan hal tersebut dikembalikan kepada salah partai yang mencalonkan RD tersebut, sesuai dengan aturan yang dimiliki partai.

“Intinya secara administratif, menurut kami RD sudah tidak memenuhi syarat, dan selayaknya RD ketika kami rekomendasikan ke KPU Kubu Raya melalui KPU Provinsi agar RD tersebut didiskualifikasi, dan sekurang-kurangnya tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kubu Raya,” tutupnya.

(Viky/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR