“Politik Dinasti”, Bawaslu: Biarlah Masyarakat yang Menilai

“Politik Dinasti”, Bawaslu: Biarlah Masyarakat yang Menilai

179
BERBAGI
Ketua Bawaslu Kalbar
Foto : Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah/Faisal

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Politik Dinasti yang dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik, yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, dengan tujuan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Terkait dengan masalah ini, ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umun (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Ruhermansyah mengatakan terkait anggapan politik dinasti biarlah masyarakat yang menilai.

“Untuk dampak yang akan ditimbulkan oleh politik dinasti tersebut, saya rasa masyarakatlah yang akan menilai, karena saya menilai masyarakat kita juga sudah pintar untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari politik dinasti ini,” katanya, Senin (9/1).

Menurutnya, bahwa berdasarkan norma politik dinasti diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016.

“Sudah jelas sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor delapan tahun 2016, atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang memang membolehkan,” katanya.

Dikatakanya, politik dinasti boleh dilakukan oleh siapa saja, sepanjang hal tersebut masih memenuhi syarat, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

(Viky/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR