Pengamat : Politik Dinasti Mirip Kerajaan

Pengamat : Politik Dinasti Mirip Kerajaan

156
BERBAGI
Foto : Prof Dr A B Tangdililing/dr-ab-tangdililing-ma.blogspot.co.id

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Prof Dr A B Tangdililing, mengatakan, Politik Dinasti adalah kekuasaan berdasarkan kekeluargaan atau keturunan, identik atau mirip dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu, yang membedakan dahulu mutlak secara turun temurun generasi berikutnya menggantikan yang sebelumnya tanpa perlu adanya pemilihan, sedangkan saat ini politik dinasti terjadi di dalam pemerintahan yang melalui proses pemilihan namun melibatkan kerabat atau keluarga.

“Sekarang itukan lebih ke penguasa kepartaian, misalnya kalau orang tua menjadi ketua partai kan pasti melibatkan keluarganya di partai tersebut,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, politik dinasti sendiri sudah ada sejak lama, namun saat ini menjadi sebuah pro dan kontra bagaimana suatu kelompok menguasa. Politik dinasti sendiri banyak ditemukan seperti di pemerintahan Kanada, dan di Indonesia sendiri juga banyak terjadi, misalnya selesai orangtuanya menjabat dilanjutkan oleh anaknya atau kerabatnya menjadi kepala daerah ataupun pejabat pemerintah.

“Di Indonesia sendiri banyak contoh, misal di Jambi, Klaten, Kaltim dan sekarang mungkin timbul pertanyaan di Kalbar ?,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan, politik dinasti sebenarnya merupakan sesuatu yang syah, selama belum ada aturan hukum yang mengatur dan selama yang dicalonkan mampu dan kompeten di bidang pemerintahan, karena jika tidak pastinya akan timbul pertanyaan di masyarakat.

“Sah-sah saja jika mengkaderkan anggota keluarga sepanjang dianggap mampu memimpin dan menjalankan tugas sebagai pemimpin, namun jika tidak menyukainya, maka tidak perlu dipilih, karena itu sah di mata hukum,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, jika muncul pertanyaan dalam politik dinasti adanya orang-orang yang sengaja mengkaderkan anggota keluarganya agar nantinya bisa dikendalikan seperti boneka dan dapat di dipengaruhi oleh seseorang yang masih ingin berkuasa, dirinya mengatakan mereka yang dicalonkan harus mempunyai pendidikan dan pengalaman di bidang politik, agar kita tau apakah dia pantas menjadi pemimpin.

“Wajar saja jika seseorang yang pernah memimpin memberi arahan kepada kerabat atau keluarganya ketika mereka memimpin, menimbang pengalaman mereka selama memimpin, yang dicalonkan pun harus mempunyai pemikiran sendiri tentunya, karena apa yang menurut mereka gagal dilakukan sebelumnya kan tidak mungkin akan mereka lakukan lagi, pastinya akan lebih selektif karena di masa lalu kan beda dengan masa sekarang, jadi tidak mungkin seluruhnya diikuti tidak semerta merta seperti boneka saja, mereka kan juga punya pendidikan,” ungkapnya.

Dalam politik dan dari segi teoritis, politik dinasti sangat tidak ideal dan dari kajian ilmiah hal ini tentu tidak baik, tapi dalam prakteknya kan selalu terjadi dan tidak ada larangan dari segi kebebasan politik juga masih hal yang wajar. Politik dinasti sendiri bisa terjadi kan karena ada kesempatan dan ambisi untuk menguasai ataupun mendapatkan kekayaan.

“Kalau memang ada kesempatan kenapa tidak diambil kan begitu, adanya kekuasaan untuk menjaga agar kekuasaan tersebut tetap bisa dipegang ya dengan cara dinasti terlebih lagi ambisi manusia ini untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan,” ujarnya.

Selain itu, hal yang dapat mempengaruhi adanya politik dinasti adalah elektabilitas suatu keluarga tertentu dalam masyarakat yang dianggap mampu atau sudah dipercaya oleh masyarakat di derah tertentu untuk memimpin. Selain itu dalam politik adanya suatu kelompok yang sudah mendominasi yang pastinya akan sulit di terobos oleh orang lain atau dengan kata lain politik hegemoni.

“Orang-orang kadang kan mencari keuntungan, daripada dia melawan bagus dia dukung toh nanti bakal dapat bagian misalnya. Sehingga tidak ada yang berani menerobos, malah memanfaatkan, karena adanya saling mencari keuntungan,”ungkapnya

Dirinya mengatakan, untuk menghindari hal tersebut harus adanya perangkat hukum yang mengaturnya, sehingga adanya peluang bagi orang lain untuk memimpin dan tidak adanya suatu kelompok yang menguasai.

Hanya saja, jika adanya larangan untuk politik dinasti tersebut pastinya akan menimbulkan suatu protes, karena dianggap membatasi hak seseorang untuk berpolitik.

“Pastinya menimbulkan protes, misalnya hanya karena saya anak mantan gubernur memang tidak boleh jadi gubernur ataupun berpolitik,” ujarnya.

(Matilda/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR