FPI Minta Kelompok Penolakan Wasekjen MUI di Sintang Meminta Maaf

FPI Minta Kelompok Penolakan Wasekjen MUI di Sintang Meminta Maaf

BERBAGI
Foto :Habieb Muhammad Iskandar Alqadrie bersama jama'ah ketika usai melakukan peringatan Maulid Nabi di makam Ke Sultanan Pontianak/Maulidi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ketua Front Pembela Islam (FPI) Provinsi Kalimantan Barat, Habieb Muhammad Iskandar Alqadrie menyebutkan peristiwa penolakan terhadap Wasekjen MUI, KH. Tengku Zulkanaen oleh sekelompok pemuda Dayak yang terjadi di Bandara Susilo Kabupaten Sintang telah menciderai akan keutuhan kebhinekaan.

“Kami sangat menyesakan kejadian tersebut, karena seharusnya kita harus saling menghormati. Dengan adanya aksi itu dapat dilihat siapakah yang sebenarnya Intoleran?” ucapnya usai acara memperingati Maulid Nabi di makam Ke Sultanan Pontianak, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (12/1) malam.

Menurutnya, ia dan FPI dan beberapa para ulama sudah sepakat agar aparat menindak tegas akan proses hukum kepada yang melakukan hal tersebut.

“Kami juga meminta agar kiranya, pengaman yang berkaitan jebolnya pengamanan tadi itu kan mustahil, itu diproses dan di copot, dan yang paling penting itu juga kenapa bandara itu kok bisa sampai masuk depan itu, itu mustahil, ada konspirasi apa ini, maka kami ini di tuntas,” pinta dengan tegas.

Pihaknya juga dengan tegas meminta kepada ketua DAD atau yang memimpin pengepungan, dan pencekalan untuk di proses hukum, sekaligus meminta maaf kepada umat Islam dengan fakta rill, harus ada press rilis yang di sampaikan.

“Jumat (13/1) kami akan menggelar aksi ke Mapolda kalbar untk meminta penegak hukum khususnya Kapolda menyikapi serius masalah ini, kalau tidak, jangan salahkan umat Islam,” ancamnya.

Karena, pihaknya menganggap penolakan Wasekjen MUI tersebut merupakan penghinaan bagi umat Islam, kalau hal ini dibiarkan ulama seperti itu, bisa jadi pada waktu yang akan datang tokoh ulama akan mengalami hal yang sama seperti itu.

“Kami tidak akan biarkan seperti itu, kami minta dengan tegas karena ini negara hukum, hukum harus ditegakan,” pungkasnya.

(Maulidi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR