BEM Untan Gelar Dialog Keterbukaan Informasi Publik

BEM Untan Gelar Dialog Keterbukaan Informasi Publik

BERBAGI
Foto: BEM Untan saat menggelar dialog tentang Keterbukaan Informasi Publik/Matilda

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Badan Eksekutif Mahasiswa menggelar dialog keterbukaan informasi publik dengan tema urgensi keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan good governance di perguruan tinggi, Sabtu (14/1) di ruang sidang utama FakultasTeknik.

Kegiatan yang di hadiri oleh Mahasiswa ini bertujuan dialog adalah untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan membangun paradigma berpikir tentang pentingnya keterbukaan informasi di perguruan tinggi.

“Kegiatan yang di hadiri oleh kurang kebih 100 Mahasiswa yang terdiri dari BEM Se-kota Pontianak, BEM Se-Fakultas Untan dan ketua Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Untan,” Ungkap Kamarullah Ketua BEM Untan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Kamarullah mengatakan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pandang dunia terhadap akses informasi. Perkembangan sistem informasi tersebut merupakan bagian dari iklim demokrasi yang dianut negara-negara didunia.

“Keterbukaan pemerintah sebagai wujud demokrasi sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator dalam penyelengggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Indonesia sendiri sejak Tahun 2011 telah terpilih menjadi Co Chairman dan Tahun 2012 menjadi Chairman Open Government Partnership (OGP) yaitu negara-negara yang menganut keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu wujud pemerintahan yang menganut keterbukaan tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2008 yang efektif berlaku 2 (dua) tahun kemudian.

“Reformasi birokrasi juga membawa perubahan paradigma terhadap informasi, jika dahulu informasi sangat sedikit dibuka dan sebagian besar ditutup maka dengan adanya UU KIP yang terjadi adalah sebaliknya. Informasi sebagian besar dibuka dan apabila ada yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas,” jelasnya.

Paradigma Birokrasi sebagai pelayan penguasa yang beralih pada pelayan masyarakat ikut membawa iklim pembaharuan dengan menempatkan publik sebagai pihak yang harus dilayani. Sehingga di dalam UU KIP termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Untuk itu perguruan tinggi harus berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan dan mendorong keterbukaan. Karna Universitas adalah bagian utama dari sistem kaderisasi sumber daya manusia sebuah bangsa,Karena kelak mereka lah yang akan mengisi jabatan di pemerintahan,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini di harapkan dari dialog ini agar mahasiswa dapat memahami substansi UU .No 14 tahun 2008 di kalangan kampus. Karena dalam UU No 14. Tahun 2008 mengharuskan setiap badan publik yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD atau sumbangan dari masyarakat harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) termasuk Untan.

“Di kalimantan barat belum ada satu pun perguruan tinggi yang mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Itu artinya di perguruan tinggi yang ada di kalimantan barat ini belum ada yang mengimeplementasikan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.

(Matilda/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR