SEMMI Kalbar : Pentingnya Menggiring Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pilkada

SEMMI Kalbar : Pentingnya Menggiring Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pilkada

BERBAGI
Foto : Bambang Sudarmono, Ketua Umum SEMMI wilayah Kalbar/Ist

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak akan dilakukan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, di Kabupaten Landak terdapat calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, yaitu Caroline Margaret Natasha dan Herculanus Heriadi.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) wilayah Kalimantan Barat, Bambang Sudarmono, mengatakan, bahwa calon tunggal tersebut belum bisa menjamin akan menang dalam kontestasi politik.

“Karena ada lawan politiknya yang berupa kotak kosong, namun yang lebih penting bukan soal calon tunggalnya atau lawannya kotak kosong,” ujar Bambang, Selasa (31/1).

Menurutnya, hal yang paling penting itu adalah bagaimana menggiring masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, karena walaupun melawan kotak kosong, jika masyarakat banyak yang golput atau tidak memilih, maka sangat rentan terjadi kecurangan disana.

“Beda halnya jika masyarakat mau menggunakan hak pilihnya, maka setidaknya ruang untuk terjadinya kecurangan bisa ditutupi,” tuturnya.

Diungkapkan Bambang, disinilah pertarungannya, apakah strategi issu yang dimainkan membentuk pola pesimisme di kalangan pemilih sehingga banyak masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya menggunakan pola meningkatkan sentimen pemilih sehingga mereka menggunakan hak pilihnya, namun memilih kotak kosong.

“Hal ini sangat menarik untuk ditunggu, karena fenomena politik ini baru di republik ini sehingga tentunya banyak pihak yang akan melakukan antitesa terhadap hasil dari kontestasi ini,” aku Bambang.

Munculnya calon tunggal di pemilukada kali ini, ia mengatakan, selain faktor Undang-undang yang memperbolehkan, namun juga hal lebih besar pengaruhnya adalah praktik politik dinasti yang masih kental dalam praktik demokrasi kita.

“Tak dipungkiri, keberadaan dinasti politik bukan barang baru dalam kehidupan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi pun sudah melegalkan praktik itu, namun banyaknya bukti bahwa praktik ini lebih banyak penyimpangannya dibandingkan manfaat harusnya membuat banyak pihak lebih membuka mata.

“Di daerah akhirnya banyak raja kecil, kemudian mereka menjadikan politik sebagai pintu untuk ekonomi. Belum lagi oligarkisme di tubuh parpol yang membuat para politikus harus menyediakan donasi politik besar agar diakomodasi,” tuturnya.

Dikatakan dia, terkait politik dinasti akan berdampak negatif pada pemerintahan.

“Karena sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) karena bisa dipastikan fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme,” paparnya.

Sehingga sudah saatnya civil society mengkonsolidasi suatu gerakan yang membangun kultur politik yang beridentitas demokrasi.

Bagaimana juga praktik politik dinasti sudah mengkristal di dalam tubuh partai politik, jadi memang agak sulit untuk mencairkannya, namun setidaknya ada upaya pengkonsolidasian tersebut. Sehingga pemimpin yang lahir benar-benar produk demokrasi bukan titipan dari sang raja.

(Maulidi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR