Bawaslu : Pilkada di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak Tidak Banyak Pelanggaran

Bawaslu : Pilkada di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak Tidak Banyak Pelanggaran

BERBAGI
Foto : Ketua Bawaslu Kalbar, beserta jajarannya/Maulidi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat melaporkan hasil pengawasan pemilihan kepala daerah di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak, pada Jumat (24/2).

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah yang memimpin langsung laporan itu mengatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan pengawas penyelenggaraan Pilkada di dua daerah tersebut berjalan lancar dan tidak banyak pelanggaran, baik itu administrasi, pidana dan kode etik.

“Satu sengketa di Kota Singkawang dapat diselesaikan dengan baik, kemudian pelanggaran berupa pelanggaran administrasi dapat diselesaikan secara langsung dan saat itu juga, dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran berat yang menyebabkan pemungutan suara ulang,” paparnya.

Dalam pelaksanaan pilkada di dua daerah tersebut, kata Ruhermansyah, berjalan dengan baik dan kondusif  tanpa ada gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang signifikan.

Menurut Ruhermansyah, bahwa tugas pokok Pengawas Pemilu, diamanat dalam pasal 73 (2) UU No. 15/2011, yaitu pencegahan dan penjabaran tugas pada masing-masing tingkatan ada di pasal 76, pasal 78 UU No. 15/2011.

Kata Ruhermansyah, bahwasanya fokus pengawasan seluruh tahapan dengan memperhatikan titik kerawanan pemilihan sebagaimana disusun dalam mapping IKP (Indeks Kerawanan Pilkada) dan mapping TPS (Tempat Pemungutan Suara) rawan.

“Hasilnya, linear dengan IKP dua daerah ini tidak rawan disandingkan dengan fakta minim pelanggaran dan kecurangan pemilihan,” sambungnya.

Ia pun memberikan gambaran di daerah lain ada linear dengan IKP atas daerah terawan seperti Papua, DKI Jakarta, dan Aceh dalam realitanya terdapat banyak pelanggaran seperti di Papua diduga 1.603 anggota KPPS di 233 TPS pada distrik 19 kab. Jaya Pura palsu atau ilegal, laporan dan temuan pelanggaran DKI ada 100 lebih, baik itu berupa intimidasi, black campaign politik uang dan sama dengan di Aceh.

Selanjutnya, ia juga mengatakan meski tidak rawan, standar pengawasan dan upaya pencegahan dan penindakan secara penuh dilaksanakan atau tidak kendor serta titik tekan pencegahan atas pelanggaran politik uang, Black Campaign dan intimidasi pelaku.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa menjelang hari pelaksanaan, pihak Bawaslu telah melakukan supervisi untuk melakukan cek kesiapsiagaan personil dan alat kelengkapan kerja pengawas dari panitia pengawas dari tingkat Kabupaten/Kota hingga TPPS.

“Ketika masuk masa tenang Bawaslu merupakan siaga satu, masa tenang Bawaslu Provinsi ke Panwas Kab/Kota membentuk gugus tugas untuk melakukan patroli dan menurunkan gugus tugas dua daerah pada H-1 sampai dengan H+1,” ucapnya.

(Maulidi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR