Diduga Serobot Lahan Warga, PT. Patiware Digugat

Diduga Serobot Lahan Warga, PT. Patiware Digugat

447
BERBAGI
Foto: Sidang lapangan di PT. Patiware oleh Pengadilan Negeri Bengkayang/Istimewa

Bengkayang, thetanjungpuratimes.com – Lahan perkebunan kelapa sawit milik Liu Bui Liong yang berlokasi di Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang diduga diserobot oleh Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Patiware.

Liu Bui Liong, melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap PT. Patiware dengan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang yang diterima di Kepanitraan Perdata pada 21/11/2016 dengan Nomor :14/Pdt.6/2016/PN.BEK.

Kuasa Hukum Liu Bui Liong, Masani SH menjelaskan yang menjadi dasar dan alasan dalil gugatan adalah karena kliennya ada memiliki sebidang tanah kebun sawit seluas 34,6 Ha yang terletak di Karimunting Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang.

“Kebetulan lokasi itu masuk dalam kawasan PT. Patiware dengan batasnya sebelah utara berbatasan dengan lahan plasma koperasi Dasar Tumbuh Harapan blok DTH23, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marno/Sahli/Akiong, sebelah timur berbatasan dengan jalan Maen Rood PT. Patiware/lahan koperasi Dasar Tumbuh Harapan (DTH), sedangkan sebelah barat berbatasan dengan tanah Liu Boi Kiong/Lie Lie Fung,” jelasnya.

Dikatakannya Masani, bahwa kliennya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Karimunting pada tahun 2008, dan bukti surat menyurat sebagai alas hak atas berupa tanah yang sudah dilegalisir oleh pemerintah desa setempat, dan surat pernyataan tanah tersebut sudah diketahui, dan ditanda tangani oleh kepala desa Karimunting.

“Sejak tanah tersebut dibeli oleh Pak Aliong, tanah tersebut secara terus- menurus dipelihara dan ditanami pohon sawit sebanyak 5.017 pohon, dan kebun kelapa sawit tersebut hidup dengan subur dan telah menghasilkan buah sawit, dan klien kami belum pernah memanen buah sawit selama lima tahun,” terangnya.

Parahnya lagi, katanya PT. Patiware menguasai dan menanam pohon sawit diatas tanah milik Aliong, nahkan juga memanen hasil buah kebun sawit milik Aliong. Perbuatan pihak PT.Patiware dengan cara menguasai dan menanam pohon sawit diatas tanah milik Aliong jelas perbuatan melawan hukum, sehingga selama 8 tahun Aliong mengalami kerugian yang cukup besar,  Aliong juga tidak dapat memanen buah sawit miliknya sendiri, karena tanah dan kebun sawit telah dikuasai PT.Patiware yang mengakibatkan Aliong mengalami kerugian materil selama 8 tahun.

“Tindakan PT. Patiware yang mengusai tanah dan kebun sawit milik Aliong, serta memanen buah sawit milik Aliong sudah layak dan patut diwajibkan membayar uang sewa tanah atas pemakaian tanah 8 tahun kepada Aliong,” sebutnya.

Selain mengalami kerugian materil, kata Masani kliennya mengalami kerugian lainnya seperti tenaga, pikiran akibat sikap dan perbuatan PT. Patiware untuk mengurus tanah miliknya yang telah dikuasai oleh PT. Patiware selama 8 tahun, terhitung dari tahun 2008 sampai sekarang secara tanpa hak dengan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian inmateril, seluruh kerugian yang dialami Aliong selama 8 tahun mulai dari biaya perawatan kebun sawit, kerugian materil maupun in materil biaya perawatan kebun sawit, penebasan lahan, pembuatan lobang tanam, pembelian bibit, pengangkutan bibit, pemupukkan, upah tenaga kerja selama 8 tahun, dan seluruh kerugian yang dialami selama 8 tahun yang wajib, dan patut diganti kerugian oleh PT. Patiware.

Dijelasnnya, kibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Patiware, olrh karena itu mewajibkan bagi pihak yang telah melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.

Selain itu lanjutnya, sewaktu panggilan sidang yang pertama pihak PT. Patiware tidak datang memenuhi panggilan Pengadilan, kemudian pihak Pengadilan Negeri Bengkayang kembali melayang surat Panggilan yang ke 2 (Dua), namun yang hadir hanya Pak Fauzan saja, namun setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata surat kuasa yang digunakan oleh Fauzan tidak sah dikarenakan, Dia (Fauzan) memberikan kuasa kepada dirinya sendiri, bukan direksi PT. Patiware yang memberikan Kuasa kepada dirinya.

“Dalam hal ini jelas kami merasa keberatan, karena yang kami gugat itu perusahaan, bukan pribadi, seharusnya yang mempunyai wewenang memberikan kuasa mewakili perusahaan itu pihak komisaris, atau direksi perusahaan sebagai pemilik/pemimpin perusahaan bukannya Fauzan, sehingga kami memandang aneh karena si pemberi kuasa itu Fauzan, dan penerima kuasanya juga Fauzan, sementara Fauzan sendiri hanya site manager di perusahaan itu, inikan aneh namanya,” ucapnya.

Makanya, kata Masani timbul Pertanyaan apakah surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkayang itu disampaikan, atau tidak kepada pihak Direksi PT. Patiware, karena surat panggilan merupakan panggilan resmi dari pengadilan.

“Jadi dalam hal ini kita menilai kalau Pihak PT. Patiware ini sudah dua kali tidak datang memenuhi panggilan pihak Pengadilan Negeri Bengkayang. Untuk agenda sidang yang sudah dijadwalkan,” bebernya.

Setelah menjalani beberapa kali persidangan, baik pembuktian surat kepemilikan, Pemeriksaan para saksi kedua belah pihak oleh majelis hakim sampai sidang lapangan (Pemeriksaan lokasi setempat) yang digelar secara terbuka untuk umum dilokasi yang sengketakan, diwilayah Perkebunan Sawit PT. Patiware yang digelar pada Jumat (24/3/).

”Kita sangat optimis jika klein kami akan memenangkan gugatan ini, dan kita juga berharap majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan perdata ini dapat memutuskan secara adil, arif dan bijaksana berdasarkan fakta-fakta bukti kepemilikan, fakta lapangan, serta keterangan para saksi di dalam persidangan,” tegasnya.

Dirinya sangat menyayangkan dalam sidang lapangan, karena didalam agenda sidang lapangan yang digelar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dilokasi perkebunan kelapa sawit PT. Patiware yang dengan jelas dibacakan oleh majelis hakim terbuka untuk umum ini terkesan diabaikan oleh pihak perusahaan.

Sementara itu, saksi penggugat Yanto saat dimintai keterangannya terkait permasalahan sengketa tanah tersebut mengatakan, tanah yang disengketakan ini memang benar miliknya Pak aliong, Pak Aliong dapatkan tanah ini dengan cara membeli dari beberapa orang masyarakat yang menggarap tanah ini sebelumnya.

“Saya tahu persis asal usul tanah ini, bahkan batas-batas tanahnya juga saya tahu, makanya saya juga heran kenapa pihak PT. Patiware bisa-bisanya mengaku kalau lokasi tanah pak Aliong ini miliknya, kan timbul pertanyaan apa dasarnya pihak PT. Patiware mengklaim lahan itu milik perusahaan, sementara tanah pak Aliong sendiri jelas-jelas berada diluar HGU perusahaan,” kesalnya.

Sebagai warga, dirinya juga merasa heran dan bertanya-tanya tentang lahan Plasma untuk masyarakat disekitar lokasi HGUnya PT. Patiware, karena masyarakat sering mendengar kalau setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diwajibkan mengeluarkan 20% dari HGUnya untuk lahan plasma masyarakat.

(Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR