Ombudsman : Jika Terbukti Lalai, PT Nindya Karya Bisa Diblacklist

Ombudsman : Jika Terbukti Lalai, PT Nindya Karya Bisa Diblacklist

BERBAGI
Foto : Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat/Muh

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat sedang melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi, terkait jatuhnya plafon di ruang tunggu Bandara Supadio Pontianak. Jika terbukti lalai, maka Ombudsman bisa merekomendasikan PT Nindya Karya (PT NK) diblaclist (masuk daftar hitam) dan Ombudsman juga bisa merekomendasikan memindahkan para pejabat yang terkait pembangunan Bandara Internasional tersebut.

Demikian disampaikan Budi Rahman, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, ketika dimintai tanggapannya terkait jatuhnya plafon Bandara Supadio, pada Rabu (29/3) siang. Plafon ruang tunggu Bandara Supadio sendiri sempat dua kali jatuh dan menimpa penumpang, pada tanggal 21 dan 26 Maret 2017.

Menurut Budi Rahman, peristiwa jatuhnya plafon Bandara Supadio telah menjadi perhatian Ombudsman Pusat, karena pelayanan publik sektor penerbangan ini telah mengganggu, bahkan mengancam keselamatan penumpang.

Ombudsman RI Perwakilan Kalbar sendiri telah meminta informasi terkait pelaksanaan pembangunan, anggaran biaya, serta antisipasi dan langkah langkah penanggulangan terhadap kejadian tersebut kepada General Manager Bandara Supadio.

“Ombudsman telah meminta informasi ke General Manager Bandara Supadio, Bayuh Iswantoro, itu masih menjadi tanggungjawab dari pihak ketiga, dalam hal ini PT Nindya Karya, masih dalam garansi atau tanggungan mereka. Ada empat tahap pengerjaan, mulai dari konstruksi sampai finising, PT NK ini pelaksana pada tahap ketiga dan keempat, pembangunan interior dan finising,” jelas Budi.

Menurut Budi, pihak Angkasa Pura Dua juga sudah melayangkan peringatan dan teguran secara resmi kepada pelaksana PT NK, tetapi hal itu tidak melepaskan tanggungawab PT Angkasa Pura Dua sebagai operator Bandara Supadio, tetap akan dimintai pertanggungjawabannya, karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan bagi penumpang.

Ombudsman sendiri melakukan investigasi untuk memastikan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan tidak terabaikan.

“Kami ingin mengawal dan memastikan bahwa proses perbaikan itu berjalan sesuai prosedur dan kejadian tersebut tidak terulang kembali, karena dari segi anggaran yang dipakai tidak murah, sebesar 450 milyar lebih, sehingga ketidakwajaran, mengapa kualitas dan keamanan keselamatannya tidak terjaga,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Ombudsman Kalbar juga sedang mengumpulkan informasi, jika ada indikasi kesalahan prosedur dalam pembangunan, atau penyimpangan akan ditelusuri. Akan melakukan konfrontir, termasuk alasan adanya faktor alam. Serta menindaklanjuti jika adanya informasi PT NK melakukan sub kontraktor.

“Kalau prosedurnya boleh, kita maklumi, tetapi kalau tidak dan menyalahi prosedur, akan ditelusuri dan akan dibuatkan rekomendasi,” tegas Budi.

Ombudsman sendiri menurut Budi, bisa meneliti dari aspek prosedural dan administrasi, sesuai dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, hasil akhirnya berupa rekomendasi.

“Rekomendasinya bisa diblaclist atau tidak diberikan pekerjaan lagi. Merekomendasikan untuk memindahkan pejabat yang terkait, karena dianggap lalai. Kalau ranah pidana masuk wilayah KPK atau Kepolisian,” jelasnya.

Sementara itu, apabila ada penumpang yang mengalami kerugian secara materi, Ombudsman juga bisa mendampingi.

Ditempat yang sama, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalbar lainnya, Imam Munandar menambahkan, terkait dengan cara pemasangan atau bahannya kurang cocok dengan kondisi bangunan yang ada, Angkasa Pura juga melakukan investigasi internal dan independen, melibatkan konsultan pengawas dan konstruksi.

“Kalau PT NK melakukan pemasangan plafon tidak sesuai dengan akad kontrak seperti spesifikasi yang telah ditentukan, dan apabila ada dugaan tindak pidana korupsi atau lainnya, maka pihak kepolisian bisa melakukan proses hukum,” ungkapnya.

Selain masalah plafon, Ombudsman juga, kata Imam Munandar, mendapatkan keluhan ketersediaan toilet di terminal kedatangan Bandara Supadio yang hanya ada dua.

(Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR