Undang-undang KIP Diklaim Membawa Perubahan

Undang-undang KIP Diklaim Membawa Perubahan

BERBAGI
Foto : Suasana penyampaian materi oleh anggota Komisi Informasi Pusat, Henny S Widyaningsih/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Anggota Komisi Informasi Pusat, Henny S Widyaningsih, mengklaim, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa suatu perubahan dalam hal keterbukaan informasi sejak disahkan pada tanggal 30 April 2008 silam.

“Undang-undang KIP ini dahsyat sekali merubahnya, sangat dahsyat, merubah banyak sekali,” ujarnya pada Sosialisasi dan Edukasi terkait dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di salah satu Hotel di Pontianak, pada Kamis (13/4) pagi.

Lebih lanjut ia mencontohkan sengketa informasi seorang ibu yang memiliki sertifikat asli tanah orang tuanya yang menjadi waterboom di salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan Badan Pertanahan Nasional.

“Hak mendapatkan informasi itu dulu tidak bisa didapat. Sekarang Undang-undang ini datang, dia gunakan Undang-undang itu,” lanjutnya.

Hal ini, jelasnya akan berdampak pada kemudahan akses informasi di BPN.

“Akhirnya BPN paham. Apa yang dilakukan BPN sekarang ? Dia bikin kayak di luar negeri, kalau mau tahu sertifikat tanah kita, kita tinggal ketik nama dan alamat, maka keluar itu di websitenya rumah kita batasnya ini sekian dan itu sudah dilakukan oleh BPN akan diluncurkan di websitenya,” katanya lagi.

Ia berharap dengan diselenggarakannya pertemuan ini, kedepannya peserta yang hadir dapat menjadi penggerak Undang-undang KIP.

“Kalau nggak ada pemohon Undang-undang ini tidur. Pihak badan publik juga jadi tidak dapat menunaikan kewajibannya,” jelasnya.

(Imam/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR