Ketua KPK : OSO Seperti Banci, OSO : Bukan Urusan Dia

Ketua KPK : OSO Seperti Banci, OSO : Bukan Urusan Dia

347
BERBAGI
Foto : Oesman Sapta Odang/Ari Saputra-detik.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menanggapi soal rangkap jabatan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, yang juga masih menjabat Wakil Ketua MPR. Menurutnya, harus ada aturan jelas mengenai ide pembentukan lembaga dan latar belakang pejabat terkait.

“Ide kita membuat DPD dulu apa sih, apakah keterwakilan partai atau keterwakilan daerah ? Kalau keterwakilan daerah mestinya ya dipisahkan. Kalau Anda partai ya Anda lewatnya yang DPR. Jadi harus ada aturan yang jelas. Kan kalau terjadi seperti kasusnya Pak OSO, kan jadi seperti banci ini. Ini daerah, tapi kok ada unsur partai di situ,” kata Agus di tengah diskusi ‘Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah’ di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Namun Agus mengungkapkan dia tidak bisa berkomentar banyak soal kelembagaan DPD. Ia kemudian mencontohkan soal lembaga serupa di Amerika.

“Saya terus terang kurang paham mengenai DPD ini. Kalau di Amerika kan memang ada afiliasi ke partai. Jadi senat dari New York itu contohnya. Di sini apakah afiliasi ke partai itu dipegang terus atau tidak,” ujarnya.

Secara logika, pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, harus terbebas dari pihak mana pun, termasuk partai politik (parpol). Walau, parpol ini dulu mengusungnya. Menurut Agus, yang masih bisa membawa panji partai adalah anggota DPR.

“Memang yang masih mungkin memakai baju partai kawan-kawan di DPR karena di sana ada fraksi. Itu pun etika harus selalu dikontrol, standarnya harus ditegakkan,” ucap Agus.

Pejabat publik terpilih harus menaungi elemen masyarakat agar tidak ada kecenderungan diskriminatif.

“Kalau kita bicara di situ, mesti ada aturan menyatakan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh lagi masih berpartai,” tuturnya.

Sementara itu, OSO membalas dengan mengatakan rangkap jabatannya bukanlah urusan Agus.

“Bukan urusan dia,” kata OSO di gedung LAN Antang, Makassar, Jumat (5/5/2017). OSO kemudian langsung berlalu meninggalkan wartawan.

Partai Hanura sudah meminta Agus meminta maaf atas ucapannya. Rangkap jabatan OSO dianggap tidak melanggar aturan apa pun.

“Pertama, apa relevansinya Ketua KPK mengomentari jabatan rangkap Pak OSO. Kewenangan pimpinan KPK itu diatur dalam UU No 30 Tahun 2002, apa yang Ketua KPK sampaikan itu melampaui kewenangannya. Apalagi menggunakan kata-kata tidak baik, menyebut seperti banci, tidak pantaslah,” ujar Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana saat dimintai tanggapan, Jumat (5/5).

(detik.com/muh)

TIDAK ADA KOMENTAR