BPJS Sosialisasikan Peraturan Cegah Kecurangan Pelaksanaan JKN

BPJS Sosialisasikan Peraturan Cegah Kecurangan Pelaksanaan JKN

136
BERBAGI
Foto : Peserta dan Panelis Sosialisasi Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dan Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2016 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – BPJS Kesehatan Pontianak menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 36 Tahun 2015 dan Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2016 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (8/5) siang.

Sosialisasi ini menghadirkan empat panelis diantaranya dr Erdiansyah MARS MM, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Annisa Tangerang, dr Husin Basir MSC MKes, selaku Direktur RSU ST. Vincentius, Basuki Sukardjono selaku Koordinator Tim Saber Pungli Kejati Kalbar, serta Kepala Cabang BPJS Pontianak sendiri, Ansharuddin.

“Didalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 itu memgharuskan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS membentuk tim pencegahan kecurangan, salah satunya agar mencegah klaim yang tidak sesuai dengan tagihan atau prosedurnya tidak dilakukan,” ujar Ansharuddin.

Ansharuddin berharap kedepannya indikasi kecurangan terhadap klaim BPJS oleh fasilitas kesehatan dapat dihilangkan dengan kesadaran bagi Dinas Kesehatan masing-masing daerah di Kalimantan Barat mewajibkan rumah sakit yang berada dibawah naungan mereka membentuk tim pencegahan kecurangan ini.

Selain berlatar belakang pencegahan kecurangan tersebut, ia melanjutkan Sosialisasi ini juga mengundang rumah sakit di pontianak, terutama rumah sakit swasta yang notabene profit oriented dan belum bekerja sama dengan BPJS untuk memberi penjelasan pada mereka bagaimana dan apakah akan mempengaruhi keuntungan jika kerja sama ini dijalin. Materi penjelasan terkait dengan hal ini diberikan oleh Direktur RSU Annisa Tangerang.

“Annisa itu dari awal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan mereka merupakan salah satu rumah sakit yang tidak ada keluhan dalam pengelolaannya bahkan dia surplus,” imbuh Ansharuddin.

Ia menambahkan, hal ini dikarenakan banyak rumah sakit yang mengeluh defisit atau menderita kerugian serta banyaknya dokter yang mengeluh mereka dibayar murah dengan adanya kerjasama ini. Karena itu Direktur Annisa diminta menjelaskan manajemen mereka mengelola hal ini hingga menjadi salah satu rumah sakit berbasis profit oriented yang berhasil memuaskan seluruh komponen baik itu dari sisi manajerial, medik hingga pasien dalam pelayanan JKN.

Hal ini juga diakui oleh Direktur RSU ST Vincentius yang menyampaikan materi pendukung dimana pengelolaan mereka menjadi lebih baik dalam program kerjasama dengan BPJS setelah mengadakan studi banding ke RSU Annisa.

(Imam/Muh)

Foto : Panelis Sosialisasi Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dan Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2016 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan/Imam
Foto : dr Erdiansyah MARS MM, saat menyampaikan materinya/Imam

TIDAK ADA KOMENTAR