Bawaslu Kalbar gelar Sidang Kode Etik Pilkada Kota Singkawang

Bawaslu Kalbar gelar Sidang Kode Etik Pilkada Kota Singkawang

BERBAGI
Foto: Suasana Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Kalbar/Agustiandi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Kalbar yang beralamat di jalan S. Parman, Pontianak pada Selasa (16/5).

Sidang kali ini membahas aduan Ketua Tim Pemenangan Pasangan calon nomor urut 4 yakni (Andi Syarif dan Nurmansyah), Muhammad Abdurrahman yang mengadukan terkait adanya indikasi daftar nama petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak sesuai dengan petugas yang bertanda tangan di formulir C1 KWK.

“Jadi intinya begini, antara daftar nama petugas KPPS dengan petugas yang bertanda tangan di form C1 KWK itu tidak ada sinkronisasi, atau berbeda ada yang namanya berbeda, ada yang namanya sama tetapi orang yang berbeda, banyak versi,” ungkapnya kepada awak media usai sidang.

Ia mengungkapkan hal tersebut akibat dari KPU yang tidak melaksanakan SK dalam pembentukan KPPS sesuai jadwal, maka berakibat terjadinya bongkar pasang 108 orang petugas KPPS di 81 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kota Singkawang.

“Barang bukti yang kami ajukan adalah daftar nama petugas KPPS Singkawang yang diserahkan oleh KPPU kepada kami, dan form C1 KWK dokumen hasil perhitungan yang didapat dari TPS,” sebutnya.

Ia mengungkapkan setelah adanya indikasi pelanggaran, pihaknya tidak serta merta melaporkan hal tersebut, lantaran masih diperlukannya dokumen pendukung yang resmi.

“Disitulah kita menunggu form C1 KWK karena itu adalah dokumen resmi yang dilindungi oleh negara, jadi di situlah kita mendapatkan dokumen resmi dan kebenarannya itu dijamin oleh undang-undang maka kita cocokkanlah dengan SK yang kita dapatkan dari KPU,” paparnya.

Setelah itu, kata Rahman baru ditemukan bahwa ada sekitar 108 orang petugas KPPS itu yang bertanda tangan di form C1 KWK itu tidak terdaftar di dalam SK,” terangnya.

Ia menambahkan sangat banyak pelanggaran yang terindikasi, namun pihaknya melaporkan kecurangan tersebut sesuai ranah masing-masing. Dalam pelangaran pilkada, pihaknya sudah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang. Ssedangkan terkait kode etik pihaknya langsung melapor kepada DKPP.

Majelis sidang dipimpin langsung oleh anggota DKPP RI, Prof Ana Erlina. Selain Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty, dan Ketua KPU Kota Singkawang Ramdan, selain itu sejumlah saksi juga dihadirkan pada sidang tersebut.

(Agustiandi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR