Opini : Strategi Kebudayaan Sebagai Spirit Menuju Kedaulatan Bangsa

Opini : Strategi Kebudayaan Sebagai Spirit Menuju Kedaulatan Bangsa

BERBAGI
Foto : Maryadi, Mahasiswa FISIP Untan Angkatan 2014, Program Study Ilmu Sosiologi/R

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ditengah terpaan budaya asing yang masuk ke tatanan masyarakat indonesia, kita memerlukan strategi untuk menyikapi hal tersebut, budaya bangsa harus menjadi pilar utama dalam menangkal pengaruh negatif budaya asing.

Karena dengan menjadikan kebudayaan Indonesia sebagai pilar utama dalam menangkal budaya asing kita mengantisipasi pengaruh besar yang akan diberikan kepada budaya indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan mengalami degradasi budaya lokal yang sangat merugikan bangsa kita. Karena kebudayaan merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan di apresiasi kebaradaannya sehingga tidak luntur termakan zaman dan waktu.

Berangkat dari hal tersebut perlunya strategi kebudayaan bangsa ini karena tanpa strategi kebudayaan, kita merasakan betapa bangsa ini kian kehilangan semangat kebangsaan, terjadi kerusakan moral, daya saing di tataran global pun melemah. Akibatnya, bangsa ini menjadi bangsa yang gagap di percaturan global.

Bangsa yang memiliki strategi kebudayaan, menurut van peursen, berarti meiliki pembimbing dalam gerak proses modernisasi dan pembangunan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat keperibadian nasional, kontinuitas kebudayaan dan kemampuan untuk mandiri sekaligus memperkuat kesatuan nasionalnya.

Karena pada dasarnya hal tersebut sangatlah penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk karakter sebuah masyarakat bangsa.

Menjadi suatu kewajiban utama untuk membawa bangsa ini keluar dari pusaran arus turbulensi nasional, untukmenapaki hal tersebut bangsa Indonesia harus menumbuhkan kultur baru (New Culture), Kultur keunggulan (culture of excellence) disemua lini kehidupan bangsa terutama dimulai dari arena pendidikan, karena hal tersebut sangat menentukan mengingat kemajuan dan martabat suatu bangsa yang harus digerakan oleh visi akbar, sebab basis keunggulan sebuah bangsa tidak terlepas dari SDM nya yang unggul secara Spiritualitas, intelektualitasnya dan etos kerja. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab sutasoma, negara kertagama, serat centhini, candi Borobudur, atau pilar sosro bahu yang berbasis teknologi kontruksi di masakini. Itulah akar-akar tunggang pohon yang pernah kita miliki yang kini dicari yaitu semangat keunggulannya (Spirit of excellence).

Sebagaimana konsep progresif budaya yang di introdusir oleh sutan Takdiralisjahbana. Strategi kebudayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari perencanaan yang matang, komprehensif, dan berorientasi kedepan, maka strategi kebudayaan adalah sebuah grand strategy suatu bangsa.

Rumusan ideologis dan politis dari inti budaya nusantara tercermin baik dalam Pancasila maupun UUD 1945. Perdebatan panjang para founding fathers ketika merumuskan dua dokumen penting ini merefleksikan keharusan diadopsinya substansial budaya nusantara. Termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai substansial budaya nusantara. Termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kesediaan untuk menempatkan kepentingan publik atas kepentingan individu dan tidak terlalu berorientasi pada sikap individualistis dan lain-lainnya sebagai kearifan lokal yang memang seharusnya menjadi landasan dalam bertindak dan berinteraksi antar individu dengan individu antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok.

Lebih jauh lagi ketika kita melihat demokrasi di Indonesia hari ini yang lebih mengedepankan atau lebih menerapkan demokrasi barat apriori yang memang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia untuk menciptakan terlaksananya dasar-dasar prikemanusiaan dan keadilan sosial, serta menegaskan keharusan demokrasi ekonomi agar cita-cita keadilan dilaksanakan di dalampraktek hidup nasional. Hatta dalam bukunya yang fenomenal itu, demokrasi kita (1960), menyatakan bahwa Indonesia memiliki tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu :

“Pertama, paham sosialis barat, yang menarik mereka karena dasar-dasar prikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya; Kedua, ajaran islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai mahluk tuhan, sesuai dengan sifat allah yang pengasih dan penyayang; dan ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme” tidak hanya itu seorang the founding fathers terkemuka, negarawan paripurna yang nota bene berpendidikan barat modern. Dalam bukunya yang sangat fenomenal Demokrasi Kita (1960), ia menulis “sesudah pemilu 1955 jumlah partai politik (di negara ini) tidak berkurang malahan bertambah, ini disebabkan  oleh sistem pemilihan yang terlalu demokratis” artinya apa kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi saja masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia dalam berdemokrasi selalu kita lihat mengedepankan sistem demokrasi yang liberal dan memang tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para leluhur yang mememang secara tradisi demokrasi Indonesia memilki tradisi tersendiri dalam berdemokrasi tanpa mengadopsi dan bahkan menghilangkan demokrasi lokal yang deliberative.

Pada tataran ini demokrasi ini pada hari selasa tanggal 21 Februari 2017 di forum Alumni Kelompok Cipayung bertemu dengan presiden di istana Negara dan berdiskusi dengan presidenbahwa “ada kehawatiran kita bahwa demokrasi sekarang ini sudah agak kebablasan karena sudah mulai saling bermain kasar dan bertendensi memecahbelah kebersatuan kita, senjatanya adalah medsos yang tak terkendali. Hal yang terpenting untuk mengatasi fenomena itu adalah pengutan nomokrasi atau penegakan hokum tanpa pangdang bulu.

Di dalam konstitusi kita seperti yang tercantum dalam pasal 1 UUD 1945, demokrasi memang harus berpasangan dengan nomokrasi. Demokrasi adalah mekanisme konstitusional untuk berkontes memenangkan aspirasi. Sedangkan nomokrasi adalah mekanisme untuk mencari benar.

Jadi demokrasi itu mencari menang sedangkan nomokrasi mencari benar. Keduanya harus bersinergi. Salah satu problem utama kita sekarangn ini, nomokrasi kita lemah, hokum sering diperjualbelikan secara eitis sehingga tak mampu mengendalikan demokrasi.

Kalau itu dibiarkan maka taruhannya adalah eksistensi bangsa dan negara. Menghentikan demokrasi liar dan membenahi hukum elitis itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Jadi kita setuju dengan pernyataan presiden. Fenomena demokrasi liar harus segera ditanggulangi dengan hukum yang lebih responsive.

Hal ini sudah jelas bahwa demokrasi dan nomokrasi memang ibaratkan dua mata uang yang tidak terpisahkan dan perlu adanya keseimbangan antara keduanya sehingga tidak ada penerapan demokrasi dan nomokrasi yang timpang di negeri tercinta Indonesia ini.

Indonesia dalam berdemokrasi tentunya memang mengadopsi demokrasi universal, akan tetapi dalam konteks demokrasi universal tersebut tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai demokrasi asli sebagai jalan menuju peradaban nusantara yang lebih baik.

Tentunya kita tidak perlu risih untuk mengatakan bahwa dalam hal demokrasi, sosial, politik dan hukum Indonesia mempunyai khas tersendiri yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa. Justru kita merasa malu ketika kita tidak mengakui atau kita ingkari bersama. Dalam hal politik Indonesia memiliki tradisi demokrasi deliberative sebua hajaran berpolitik secara santun.

Dalam hokum kita memiliki kita memiliki karakter serta dorongan kuat untuk tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja akan tetapi kepastian hukum yang sifatnya substantive.

Sementara pada aspek sosial, kita memiliki nilai sosial yang prismatis yang mengedepankan harmoni dan keseimbangan yang sejalan dengan corak budaya bangsa ini.

Untuk itu marilah kita bangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai bentuk penghargaan apa yang menjadi cirri khas kita, bangsa yang mempunyai jati diri yang telah diwariskan oleh leluhur atau pendahulu pendahulu kita. Inilah yang disebut jati diri bagian dari proses menjadi, dan mengimplementasikan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu marilah kita berhenti mengeluh, usahakan bersama untuk kemudian menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dan bertindak rasional menuju indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

“Yakin Usaha Sampai”.

Penulis : Maryadi Sirat

Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

(R/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR