FK Universitas Papua Bermasalah, Mahasiswa Mendadak Berhenti

FK Universitas Papua Bermasalah, Mahasiswa Mendadak Berhenti

1159
BERBAGI
Foto: Pengalangan dana untuk Fakultas Kedokteran Uiversitas Papua/Istimewa

Thetanjungpuratimes.com – Masih ada dibenak kita sejak 3 tahun yang lalu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masyarakat Papua Barat dengan bangga berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Tapi tahukah kita bahwa sejak 6 bulan yang lalu, saudara kita yang sudah mengenyam pendidikan kedokteran mendadak terhenti perkuliahannya sampai hari ini.

Sistem pendidikan kedokteran masih menuai permasalahan mulai dari pembukaan FK baru, biaya yang tinggi, serta pemberdayaan lulusan dokter yang tidak merata.

Permasalahan berhentinya perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Papua, Sorong, Papua Barat, murni karena biaya pengampuan yang tidak bisa dipenuhi.

Selama 3 tahun berjalan ini, pengampuan FK UNIPA yang merupakan institusi pendidikan negeri selama ini dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Irwanda selaku Sekjend Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) mengecam pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem perkuliahan di UNIPA, hal ini bukan saja masalah internal atau daerah Papua Barat, tetapi merupakan permasalahan pendidikan kedokteran secara nasional.

Berhentinya perkuliahan di UNIPA merupakan tamparan keras untuk kita sebagai bangsa yang alih-alih meneriakkan perbaikan di dunia pendidikan kedokteran.

Beberapa bulan yang lalu Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi telah melakukan kunjungan langsung ke UNIPA dan melakukan pertemuan dengan pihak Rektorat UNIPA serta Pemda setempat.

Tapi sepertinya hal ini juga tidak berefek signifikan karena sampai sekarang (lebih kurang 6 bulan) mahasiswa FK UNIPA terlantar tidak melalukan aktivitas perkuliahan. Masalah ini menjadi penelantaran, pelajaran, bentuk ketidakadilan yang nyata bagi mutiara calon dokter dari Timur.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa biaya pendidikan kedokteran hari ini sangat tinggi. Terbukti ketika biaya tersebut tidak bisa dipenuhi maka proses produksi dokter inipun berhenti.

Dari kompleksitas permasalahan ini semakin jelas logika kita terima bahwa Moratorium terhadap pembukaan FK harus dilaksanakan. Pemerintah dalam hal ini harus fokus terhadap perbaikan mutu dan proses akreditasi Fakultas Kedokteran. Sehingga lahir dokter-dokter masa depan yang berdaya saing dan membangun kesehatan bangsa secara paripurna.

Oleh: Irwanda, S.Ked, Sekretaris Jenderal ISMKI 2017/2018

(R/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR