Program KOTAKU, Upaya Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh

Program KOTAKU, Upaya Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh

73
BERBAGI
Foto : Pelatihan aplikasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi UPK Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/Ras

Ketapang, thetanjungpuratimes.com – Pelatihan aplikasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi UPK Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan di salah satu Hotel di Ketapang, pada Sabtu (10/6). Setiap UPK diminta untuk dapat merangsang tumbuhnya usaha ekonomi produktif perorangan maupun badan usaha di setiap Kelurahan atau Desa masing-masing.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ketapang melalui Kasi Kawasan Permukiman, Wisa Yustrinisa ST, saat membuka kegiatan pelatihan aplikasi UPK tersebut.

Dalam sambutannya, Wisa Yustrinisa, mengatakan, program KOTAKU merupakan salah satu upaya percepatan penanganan permukiman kumuh. Serta mendukung program pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR atau dikenal dengan gerakan 100-0-100 (100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, 100 persen akses sanitasi layak).

Dalam menangani kumuh, program KOTAKU tentunya membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dan peran masyarakat. Sehingga tercapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

“Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, program KOTAKU melakukan intervensi proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis guna mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya,” kata Wisa Yustrinisa.

Menurut Wisa, penyebab utama kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif. Kemudian pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu. Dimana kondisi ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat.

“Oleh karena itu, perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan,” ujarnya.

Dipaparkannya, pada tahun 2016, masih terdapat 97,93 Ha permukiman kumuh di Kabupaten Ketapang. Hal demikian tertera dalam surat keputusan Bupati Ketapang nomor 648/179/DPU-A, tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Ketapang. Dimana menetapkan ada 9 lokasi di dua Kecamatan yang masuk kategori kawasan kumuh.

Sehingga menjadi prioritas Pembangunan Daerah di bidang Perumahan dan permukiman. Dua lokasi tersebut yaitu Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Muara Pawan. Terlebih diakuinya, permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi Pemda Ketapang, karena selain merupakan masalah, disisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

“Untuk menyelesaikan tantangan ini tentu diperlukan kolaborasi beberapa pihak. Diantaranya mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat Kelurahan atau Desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya,” tambahnya.

Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif tentu bisa memberikan dampak positif. Antara lain meningkatkan komitmen Pemda dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang berkelanjutan. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Dalam program KOTAKU, lanjut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, pemerintah pusat, daerah maupun desa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.

“Sehingga UPK sebagai lembaga keuangan kelurahan dan desa dapat merangsang tumbuhnya usaha ekonomi produktif perorangan maupun badan usaha di kelurahan dan desa itu sendiri,” ucapnya.

Ia meminta, dengan adanya pelatihan ini diharapkan UPK mampu memahami pengukuran kinerja pembukuan. Karena UPK sebagai alat pengendalian pendamping dalam menjamin adanya proses pencatatan dan pelaporan yang konsisten dan menerus.

“Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, semoga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembelajaran, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menyelesaikan proyek perubahan dengan baik,” tutupnya.

(Ras/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR