Bupati Kubu Raya Buka Puasa dan Serahkan JKN-KIS ke Perangkat Desa

Bupati Kubu Raya Buka Puasa dan Serahkan JKN-KIS ke Perangkat Desa

111
BERBAGI
Foto: Penyerahan kartu JKN-KIS pada perangkat Desa dan masyarakat kurang mampu oleh Bupati Kubu Raya/ Imam
Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Bupati Kubu Raya, Rusman Ali, mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Kubu Raya di kediamannya pada Selasa (13/6) sore.

Acara itu juga dirangkai dengan penyerahan kartu JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang termasuk dalam Pegawai Pemrintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang iurannya memakai dana desa, serta kepada masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Kubu Raya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Pontianak, Drs. Ansharuddin, mengatakan Kabupaten Kubu Raya adalah yang pertama memanfaatkan dana Desa untuk mendaftarkan perangkat desanya ke BPJS Kesehatan.

“Mulai 1 Juni, Kepala Desa bersama dengan perangkatnya di Kabupaten Kubu Raya sudah didaftarkan oleh pak Bupati kepesertaannya di BPJS. Kurang lebih ada sekitar 1500 Kepala Keluarg aparat Desa. Jadi hal ini sesuai dengan mekanisme PPNPN,” ujar Ansharuddin.

Penyerahan ini dilakukan secara bertahap karena belum semua data masuk ke BPJS Kesehatan. Untuk awal sekitar 500 KK Kepala Desa beserta perangkatnya sudah terdaftar, dan berhak menerima kartu.

BPJS sendiri menargetkan paling lambat pada bulan Juli, 1500 jumlah peserta dari perangkat Desa yang didaftarkan oleh Bupati Kubu Raya tersebut sudah tercover semuanya.

Mengenai pemanfaatan dana Desa sebenarnya hal itu memang dibolehkan. Hanya saja belum ada yang pernah melakukannya karena tidak payung hukum berupa aturan yang memerintahkan hal tersebut.

“Karena itulah Bupati Kubu Raya mengeluarkan Perbup untuk pemanfaatan dana Desa tersebut. Dengan adanya peraturan ini, maka iuran kepesertaan BPJS perangkat Desa nantinya dipotong melalui gaji bulanan mereka,” sebutnya.

Ansharuddin berharap kabupaten lain bisa mengikuti pendaftaran kepesertaan melalui mekanisme PPNPN tersebut. Selama ini kepesertaan BPJS Kesehatan perangkat Desa terdaftar melalui mekanisme bantuan iuran Pemerintah, yaitu mekanismenya sama seperti masyarakat tidak mampu yang dijamin oleh Jamkesda.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR