9 Pihak Tandatangani MoU Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

9 Pihak Tandatangani MoU Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

90
BERBAGI
Foto: MoU Penanganan kecelakaan lalu lintas di Mapolda Kalbar/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com РSejak dicanangkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia pada 1 Januari 2014, pertanggungan terhadap kecelakaan lalu lintas melibatkan banyak pihak penjamin, tidak hanya menjadi tanggung jawab PT Jasa Raharja, tetapi juga  bagi masyarakat yang merupakan peserta program JKN maupun program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan wajib memberikan manfaat penjaminan bagi pesertanya atas biaya perawatan kecelakaan lalu lintas apabila melebihi nilai maksimal pertanggungan PT Jasa Raharja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

PT Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan PT Asabri di tingkat pusat telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Koordinasi Manfaat Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Untuk mengoptimalkan penerapan koordinasi di tingkat daerah dalam penanganan, dan penjaminan biaya perawatan masyarakat peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, maka disusun MoU atau Nota Kesepahaman Bersama tentang Optimalisasi Penerapan Koordinasi Manfaat dan Sinergi Pelayanan Dalam Rangka Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan Angkutan Penumpang Umum Secara Terpadu yang berlalu di wilayah Provinsi Kalimantan Barat di aula Coffee Morning Polda Kalbar pada Rabu (14/6) sore.

MoU ini melibatkan 9 pihak yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, PT Jasa Raharja Cabang Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak, PT Taspen Kantor Cabang Pontianak, PT Asabri Cabang Pontianak, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi Kalimantan Barat.

Masing-masing pihak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya untuk berkoordinasi dalam penanganan, pendataan, maupun penjaminam korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam MoU disepakati untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Laka Lantas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tim Terpadu tersebut terdiri dari Person in Charge (PIC) masing-masing pihak di tiap-tiap Kabupaten/kota untuk berkoordinasi teknis dalam penanganan setiap kecelakaan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu bagaimana mekanisme penjaminan kecelakaan lalu lintas tersebut? Hal ini kemudian dijelaskan oleh Kepala Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan, Benjamin Saut PS.

“Masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dapat langsung menghubungi Tim Terpadu Penanganan Laka Lantas, atau dapat menghubungi pihak Rumah Sakit dan BPJS Center lalu melaporkan kejadian kecelakaan tersebut,” jelas Saut.

Kemudian Polisi Lalu Lintas (Polantas) akan menindaklanjuti laporan yang diterima oleh Tim Terpadu dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Berdasarkan hasil olah TKP tersebut, Polantas akan menerbitkan Laporan Polisi (LP) yang menjelaskan kronologis kejadian. Apabila berdasarkan LP dinyatakan kasus kecelakaan lalu lintas ganda maka PT Jasa Raharja akan memberikan pertanggungan maksimal Rp20 Juta,” terangnya.

Namun, jika biaya perawatan lebih dari Rp20 Juta, maka selisih biaya akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.

Ia melanjutkan apabila berdasarkan LP dinyatakan kecelakaan tunggal bukan kecelakaan kerja, maka dijamin penuh oleh BPJS Kesehatan.

Namun jika dinyatakan kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan kerja, maka akan dijamin penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau PT Taspen khusus bagi Aparatur Sipil Negara, dan PT Asabri bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ditlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Masbudi menambahkan, melalui kerjasama ini semua pihak berkomitmen untuk terus melaksanakan sosialisasi terkait implementasi MoU ini sekaligus melaksanakan program yang bertujuan untuk menurunkan angka, maupun fatalitas kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan MoU ini, Nanang juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu memberikan dukungan sebagai saksi apabila benar menyaksikan suatu kejadian kecelakaan lalu lintas guna memperlancar proses penerbitan Laporan Polisi oleh Jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Barat.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY