Ombudsman Kalbar Buka Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru

Ombudsman Kalbar Buka Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru

BERBAGI
Foto: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Dalam rangka menampung dan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat terkait pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/ 2018 di Provinsi Kalimantan Barat, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar membuka Posko pengaduan, untuk itu diimbau kepada masyarkat, LSM, dan para pihak terkait agar melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan, atau pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB yang pada tahun ini menggunakan sistem zonasi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi menjelaskan jika sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, PPDB TA 2017 menggunakan ketentuan zonasi.

“Jadi Ombudsman seperti tahun-tahun sebelumnya membuka posko pengaduan bagi masyarakat apabila nanti ada temuan pelanggaran atas hal tersebut,” katanya saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya pada Kamis (15/6) siang.

Disebutkannya, dalam peraturan tersebut bahwa sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Dalam rangka mengawal proses PPDB tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat serta LSM Terkait.

Agus berharap agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat dapat menyelenggarakan PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 yang berkeadilan dan akuntabel.

“Semoga pelaksanaan PPDB TA 2017/2018 nanti jauh dari praktek-praktek mal administrasi seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, diskriminasi dan lain-lain,” harapnya.

Ombudsman RI membuka Pos Pengadilan melalui SMS Center di Nomor 082137373737 dengan format Laporan : Nama Pelapor, Nomor KTP, Asal Provinsi, Isi Laporan. Nomor pengaduan tersebut merupakan nomor tunggal yang dibuat oleh Ombudsman RI di Jakarta untuk perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia, sehingga laporan yang di SMS akan masuk secara terpusat ke Ombudsman RI di Jakarta.

Selain melalui SMS Center, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat melalui Telepon di Nomor : 0561-8173737, SMS ke nomor 081345753007/ 085252142203 atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Jalan KH Surya Nomor 2A Pontianak.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR