PT SML Tak Penuhi Janjinya kepada Masyarakat

PT SML Tak Penuhi Janjinya kepada Masyarakat

Link Ar: Masyarakat sebenarnya hanya dapat nol koma dari plasma, bukan 10 persen seperti janji PT SML

BERBAGI
Foto: Agus Sutomo, Direktur Eksekutive Link Ar Borneo/Agustiandi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Bersumber dari data dan hitung-hitungan yang dilakukan Lingkaran Advokasi, dan Riset (Link Ar) Borneo Pontianak, petani plasma PT Sumatera Makmur Lestari (SML) sebenarnya tidak mendapatkan 10 persen manfaat plasa dari yang dijanjikan sebelumnya.

“Dan ternyata memang kita lihat hitungan plasma yang dijanjikan 90 persen untuk perusahaan dan 10 persen untuk petani plasma itu tidak demikian terjadi dilapangan, faktanya petani plasma hanya mendapatkan nol koma sekian yang didapatkan petani,” ungkap Direktur Eksekutive Link Ar, Agus Sutomo, Senin (19/6).

Agus mengatakan perusahaan sawit yang berlokasi di kawasan Desa Tapang Tingang, dan Desa Nanga Kiuangkang Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau itu telah menipu masyarakat sekitar, sehingga bukan manfaat baik yang diterima melainkan kerusakan lingkungan, penurunan kesejahtraan ekonomi, dan kehilangan hak atas tanah mereka.

Ia menegaskan tanah masyarakat harus kembali secara utuh, karena perjanjian antara perusahaan dan warga sekitar bukan jual beli tanah, malainkan ganti rugi tanam tumbuh.

“Artinya hak atas tanah itu masih milik masyarakat,” tambahnya.

Atas keluhan masyarakat, Agus mengaku telah melayangkan surat kepada pihak perusahaan, pemerintah daerah Kabupaten Sekadau.

“Itu juga kita sampaikan kepada pihak perusahaan perintah tapi sampai hari ini mereka berjanji akan memberikan data, dan mengundang kita untuk melakukan pertemuan, sampai hari ini tidak juga direalisasikan,” paparnya.

Menurutnya, prosedur yang diberlakukannya perusahaan guna mendapatkan lahan plasma dari masyarakat tak sesuai dengan ketentuan yang benar.

“Ini bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh PT SML yang sebenarnya berlindung juga dari ruang-ruang kebijakan dari pemerintah kabupaten,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pabrik yang dibangun disana tak ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tak seharusnya pabrik bisa beroperasi tanpa izin itu. Sehingga dampak limbah kini yang diderita masyarakat.

Agus mempertanyakan ketegasan pemerintah daerah yang seolah-olah tak menghiraukan keluhan masyarakat sejak lama tersebut. Ia menekankan, semestinya pemerintah menindak tegas perusahaan yang berbuat semena-mena kepada warga sekitar.

“Kalau memang pemerintah kabupaten tidak bertindak tegas ada indikasi lain di sebalik itu, kenapa begitukan,” ucap dia.

Atas indikasi pelanggaran yang dilakukan PT SML, Link Ar telah melaporkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Ke depan kita akan melakukan advokasi teman-teman atas kasus masyarakat ini dan kita akan mendorong melakukan proses negosiasi sampai hak-hak masyarakat diberikan,” ujarnya.

(Agustiandi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR