Warga Tapang Tingang dan Nanga Kiuangkang Merasa Dibohongi oleh PT Sumatera Makmur...

Warga Tapang Tingang dan Nanga Kiuangkang Merasa Dibohongi oleh PT Sumatera Makmur Lestari

977
BERBAGI
Foto : Abang Anyanito, Sekretaris BPD Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, saat memperlihatkan slip penerimaan  hasil  kebun plasma dari PT Sumatera Makmur Lestari / Agustiandi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Warga Desa Tapang Tingang dan Desa Nanga Kiuangkang Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, merasa dibohongi oleh PT Sumatera Makmur Lestari (SML) atas janji-janji perusahaan, sejak membuka lahan perkebunan sawit di daerahnya.

Sejak izin konsesi yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau tahun 2004 lalu, dan dikeluarkannya surat penyelenggaraan perkebunan sawit pola kemitraan pada tahun 2005 oleh camat Nanga Taman, muncul harapan yang tinggi dari masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan atas dibukanya perusahaan tersebut, karena iming-iming yang dijanjikan pihak perusahaan.

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Kiungkang, Kecamatan Naga Taman, Kabupaten Sekadau, Abang Anyanito, mengaku geram atas apa yang dilakukan PT SML, lantaran sama sekali bertolak belakang dengan iming-iming perusahaan yang membuat warga tergiur untuk memberikan lahannya kepada perusahaan.

“Dulu janjinya jika kami meyerahkan lahan satu hektar, satu bulannya kami bisa mendapatkan Rp500 ribu, dengan pembagian 90 persen untuk perusahaan 10 persen untuk petani plasma tanpa potongan. Kita bapak ibu anak bisa bekerja di perusahaan, ekonomi bisa sejahtera, harga sembako jadi murah dn mudah terjangkau, sekarang apa yang ada ?,” katanya ketika berada di Sekretariat Lingkaran Advokasi dan Riset (Link Ar) Borneo di Pontianak.

Dari slip pembayaran perusahaan tahun 2013 lalu, yang kini masih dengan rapi disimpannya, dalam setahun ia hanya mendapatkan Rp885 ribu dari 3,14 hektar lahan yang diserahkannya kepada perusahaan. Dalam sebulannya pendapatan bersih dari kebun plasma tak sampai Rp100 ribu. Rendahnya pendapatan dari manfaat kebun plasma itu lantaran ada sembilan potongan seperti potongan KUD, kredit bank, perawatan, panen, transport pupuk dan lainnya. Hasil tersebut sangat jauh dari iming-iming perusahaan.

Abang Anyanito mengatakan, bukan kesejahteraan yang meraka dapatkan, melainkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan seperti sulit mendapatkan air bersih lantaran keruhnya air sungai. Bau sawit yang menyengat dari pabrik, pertanian sawah terganggu akibat limbah yang dihasilkan perusahaan. Bahkan ia mengatakan, pabrik yang dibangun tak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Desa Tapang Tingang, Kecamatan Naga Taman, kabupaten Sekadau, Kanisius Musitus, menuturkan, sejak adanya perusahaan yang terjadi bukannya kesejahteran ekonomi yang diterima masyarakat sekitar, melainkan konfik yang berkepanjangan.

“Dahulu kerja  24 hari dalam sebulan sekarang  hanya diminta kerja hanya dua hari dalam seminggu, jadi sebulan itu hanya delapan hari kerja.  Akibat dari alat berat perusahaan, jalan jadi rusak, ketika kami meminta perbaikan jalan, perusahaan sama sekali tak menggubris, harus dengan cara yang keras baru didengar perusahaan, itu pun tidak maksimal pengerjaannya,” paparnya.

Ia juga mengatakan, pihak perusahaan sangat jelas membedakan perawatan lahan perusahaan inti dengan lahan plasma. Padahal biaya perawatan dibebankan pada petani dengan memotong pembagian hasil plasma tersebut.

“Perusahaan malah menjawab, mana uangnya untuk merawat petani ada tidak duit, biaya perawatan kebun besar,” kata dia menirukan jawaban dari pihak perusahaan.

Ia mengatakan, masyarakat sudah mencoba meminta melakukan mediasi dengan pihak perusahaan agar plasma dikembalikan kepada masyarakat seutuhnya, agar petani bisa bekerja dikebun sendiri. Namun sampai hari ini tidak ada jawaban dari pihak perusahaan.

Ia mewakili masyarakat berharap agar keluhan mereka terhadap perusahaan PT Sumatera Makmur Lestari yang merupakan anak usaha dari Incasi Raya Group/Gunas Investa Group tersebut bisa didengar oleh pemerintah untuk bisa memperjuangkan nasib masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan itu.

Sementara itu, pihak perusahaan PT Sumatera Makmur Lestari belum berhasil dimintai penjelasan terkait keluhan dari warga dan perangkat daerah tersebut.

(Agustiandi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY