PBHK Dampingi Abdul Muhid Sengketakan Dishutbun Melawi ke Komisi Informasi

PBHK Dampingi Abdul Muhid Sengketakan Dishutbun Melawi ke Komisi Informasi

BERBAGI
Foto : PBH Kalimantan bersama Abdul Muhid sengketakan Dishutbun Melawi ke Komisi Informasi/Ist

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) melalui Paralegalnya memberikan pendampingan hukum kepada Abdul Muhid (Selaku Pemohon) dalam sengketa informasi melawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi (Selaku Termohon) karena tidak memberikan jawaban atas informasi yang diajukan.

“Sidang digelar pada hari Kamis 22 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Prov Kalbar (Graha Korpri) Jalan Veteran Pontianak dengan agenda sidang Pemeriksaan awal,” ujar Nurul Wahdah SH, selaku Penerima Kuasa Pemohon yang merupakan Paralegal PBHK, pada Kamis (22/6).

Ia memaparkan, kronologis awal adalah pemohon mengajukan permohonan informasi pada 11 Januari 2017 dan diterima oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi pada tanggal 13 Januari 2017.

“Karena dalam 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ditanggapi permintaan informasinya, kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 Pemohon mengajukan keberatan dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi pada tanggal 16 Februari 2017,” ujarnya.

Namun, karena 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan tidak juga mendapat jawaban, maka pada tanggal 13 April 2017 Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Kalimantan Barat.

Nurul Wahdah menambahkan, mekanisme yang ditempuh pemohon ini sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(R/Agustiandi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR