BEM Nusantara: Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Cacat Prosedur

BEM Nusantara: Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Cacat Prosedur

BERBAGI
Foto: Adi Afrianto (Koordinator BEM Nusantara)/Istimewa

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi kembali dipertanyakan. Hal ini setidaknya terlihat dari upaya pelemahan KPK melalui pembuatan Pansus Hak Angket KPK yang dilakukan oleh para anggota DPR. Pasalnya momentum pengajuan hak angket DPR ini berdekatan dengan berjalannya proses hukum terkait kasus korupsi KTP Elektronik yang menyeret sejumlah nama anggota DPR.

Pengajuan hak angket ini merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Hal ini terlihat dalam beberapa hal. Pertama, satu di antara dari hak angket ini adalah untuk membuka rekaman penyadapan kasus korupsi KTP Elektronik. Upaya ini secara jelas bertentangan dengan Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikarenakan dengan dibukanya informasi tersebut akan mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung, sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut.

Kedua, proses pengambilan keputusan Hak Angket ini juga cacat prosedur. Sebagimana tertuang dalam Pasal 169 ayat 3 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa sidang pengusulan hak angket harus dihadiri oleh minimal setengah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir.

Namun, dalam kenyataannya sidang paripurna tersebut tidak dihadiri oleh setengah anggota DPR dan diwarnai dengan aksi protes dan walk-out beberapa fraksi. Dalam hal ini, kami mempertanyakan keputusan DPR yang seolah-olah ingin segera mengeksekusi hak angket terhadap KPK. Ketiga, berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2014, yang biasa dikenal dengan UU MD3, hak angket DPR adalah hak DPR yang diajukan kepada pemerintah, sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bukan lembaga eksekutif.

Terakhir, dengan diangkatnya Agum Gumelar sebagai ketua Pansus Hak Angket KPK, padahal yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang disebutkan terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi conflict of interest dalam proses pelaksanaan hak angket nantinya. Terlebih yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan KPK dan memilih memimpin sidang pansus.

Selain itu, kunjungan pansus ke Lapas Sukamiskin mengindikasikan pansus mencari-cari kesalahan KPK. Atas apa yang telah saya sebutkan di atas dan berdekatan dengan proses hukum kasus korupsi KTP Elektronik ditambah potensi conflict of interest yang terjadi, semakin menunjukkan bahwa proses pengajuan hak angket ini benar-benar bertujuan untuk melemahkan KPK dan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Oleh: Adi Afrianto (Koordinator BEM Nusantara)

(R/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR