Opini : Reposisi Ibukota Negara, atau (hanya) Pusat Pemerintahan ?

Opini : Reposisi Ibukota Negara, atau (hanya) Pusat Pemerintahan ?

BERBAGI
Foto : Muda Mahendrawan/kuburayamandiri.blogspot.co.id

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Wacana Reposisi (baca : pemindahan) pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa kembali menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pakar dari tata ruang, lingkungan, akademis, pengusaha, politikus dan pejabat pusat dan daerah telah memberikan pendapat termasuk media cetak dan elektronik yang gencar mempublikasinya.

Ini menunjukan ada ‘kerisauhan’ dan ‘kepanikan’ terhadap kondisi Jakarta. Wacana ini ditangkap secara reaktif dan terkesan euphoria di sejumlah daerah di luar Jawa yang dengan tegas menyatakan siap menjadi ibukota Negara.

Keinginan ini perlu disikapi dengan kajian lebih arif dengan pandangan yang lebih holistic dan sudut pandang tidak dari satu sisi saja serta tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Tentu diskursus ini segera memerlukan respon yang dapat memberikan solusi bijak.

Kita semua mahfum, kondisi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang massif dirasakan sangat radikal dan bahkan (berdasarkan peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan) diprediksi akan lumpuh (macet) total mulai tahun 2014, banjir dimana-mana, ancaman gempa, krisis air serta diselimuti udara yang kotor menjadi alasan kuat mendorong berbagai pendapat atas wacana Reposisi (baca : pemindahan) tersebut.

Jakarta kota yang berpenduduk lebih dari 14 juta jiwa dinilai mencemaskan untuk masa depan. Kualitas hidup di Jakarta dinilai menurun dimana tingkat pengangguran tinggi, angka kejahatan meningkat, pemukiman kumuh masih bertebaran dan rentan, polusi dan sanitasi buruk. Jakarta pun dianggap dalam kondisi sakit komplikasi sehingga tidak layak lagi menjadi pusat pemerintahan Negara. Bagaimanapun problematika kemacetan, mudah banjir dan lainnya yang melanda Jakarta sebagai ibukota Negara yang menjadi daerah tujuan utama secara mutatis mutandis juga akan menjadi problem bagi daerah-daerah lain karena berimplikasi luas secara nasional.

Sebagai bagian anak bangsa, saya tergerak untuk memberikan buah pikiran sebagai solusi jalan tengah alternative atas diskursus yang berkembang belakangan ini. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini bisa membuka ruang diskusi pemikiran kita bersama mencari jalan keluar terbaik bagi problem krusial ini.

Dengan relokasi pusat pemerintahan ke dalam satu kawasan bersama akan berdampak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan. Menurut Saya, pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta, apabila dapat dilakukan dengan baik, punya efek positif, baik bagi Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan.

Perpindahan pusat pemerintahan sendiri bukanlah hal baru. Indonesia sudah mengalami beberapa kali perpindahan tersebut. Pusat pemerintah pernah dipindahkan ke Bogor, Yogyakarta bahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu disebabkan dampak kondisi sosial politik yang serba dalam keadaan darurat di masa perjuangan dan kemerdekaan RI yang baru diraih.

Dalam konteks kekinian alasan dan argument perpindahan ke luar Jawa tersebut menurut saya tidak relevan tadi, mengingat bukan dalam keadaan darurat (ancaman peperangan) seperti tempo dulu melainkan dalam keadaan damai dan era teknologi informasi yang maju.

Perlu diingat dan direnungkan, Indonesia bukanlah Negara dengan wujud sebuah daratan yang luas seperti Australia, Jerman, Cina, India dan Amerika dimana letak posisi dan titik koordinat tengah menjadi sangat berpengaruh untuk menjadi pusat pemerintahan serta magnet jangkauan dan akses semua wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga titik tengah tidaklah bisa menjadi patokan, dimana akan tetap menjadi jarak dan waktu bagi daerah lainnya di luar Jawa. Problem ini tidak semudah kita bayangkan. Selain itu, sejumlah daerah di luar Jawa, struktur tanahnya tidak mampu dibangun gedung-gedung tinggi serta ada sebagian lain juga tidak bebas dari bencana yang secara empiric kita ketahui bersama.

Saya sepaham dengan berbagai pendapat beberapa ahli mengenai perpindahan pusat pemerintahan dalam satu kawasan bersama khususnya eksekutif, sedangkan legislative dan yudikatif tidak perlu tergesa-gesa.

Saya cenderung berpendapat pusat pemerintahan sebaiknya tidak perlu terlalu jauh dari Jakarta. Provinsi Banten dapat menjadi pilihan pertama yang tidak terlalu jauh, namun berada di kawasan yang lebih mudah mengakses untuk menuju ke dan dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, yakni Kota atau Kabupaten Tangerang, mengapa demikian ?

Ada beberapa argumen yang perlu kita diskusikan bersama. Kita juga harus melihat manfaat dari berbagai aspek, tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi multi efek ikutannya yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional pula.

Persoalannya, seandainya dipindahkan ke luar Jawa, maka sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia harus menambah biaya perjalanan untuk transportasi atau sebaliknya. Selain itu juga akan memakan waktu yang lama sehingga tidak efektif serta efisien.

Dalam kondisi ekonomi dan keuangan Negara sekarang ini, perpindahan ke luar Jawa akan menjadi beban besar bagi Negara lantaran harus memperkuat infrastruktur. Baik bandara, jalan, air bersih, listrik, gedung kantor pemerintah baru maupun fasilitas-fasilitas penunjang lain, belum lagi kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Saya yakin Negara bisa jauh lebih hemat terhadap penggunaan anggarannya. Begitu juga, daerah-daerah di wilayah Indonesia. Anggaran perjalanan dinasnya bisa jauh dipangkas serta waktu akan lebih efisien.

Bila letak kawasan pusat pemerintah tidak terlalu jauh aksesnya mudah terjangkau dari bandara, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya terlalu besar untuk membangun dan melengkapi infrastruktur maupun fasilitas penunjang lainnya.

Beberapa wilayah seperti serpong, sentul atau lainnya yang lebih cepat untuk akses ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih cukup layak untuk dijadikan alternatif lokasi kawasan pusat kantor pemerintahan. Mengapa pusat pemerintahan bersama ? Tentu akan hemat baik biaya, tenaga dan waktu bila pemerintahan tersebut diletakkan dalam satu kawasan. Kantor-kantor Kementerian maupun kantor instansi tinggi lainnya bisa berada dalam satu kawasan bersama termasuk kantor presiden dan wakil presiden serta sekretariat negara. Sementara Istana Negara (ibukota Negara) tetap di Jakarta yang bergeser (hanya) pusat pemerintahan.

Pusat pemerintahan dalam satu kawasan juga dapat berdampak secara bertahap menghilangkan ego sektoral yang masih dirasakan antar kementerian/sektor sehingga program pembangunan akan lebih efektif dijalankan. Perencanaan pembangunan akan mudah dilakukan karena koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar kementerian dan lembaga tinggi negara lebih intens terjadi dengan sendirinya. Pertemuan anggota kabinet dan pejabat lainnya dengan Presiden akan lebih efisien, perjalanan menteri-menteri untuk mengikuti rapat-rapat kabinet lebih cepat dan tepat waktu , lantaran jarak yang dekat, dan terpenting pula tidak terjebak kemacetan dan (tidak dituding) menimbulkan kemacetan.

Terlebih bagi daerah-daerah di Indonesia. Ini akan berpengaruh besar bagi penghematan perjalanan dinas. Ada lima ratus lebih daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang dipastikan secara rutin berurusan dengan pemerintah pusat. Begitu sampai di kawasan bandara tentu tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama untuk transportasi selanjutnya ke pusat pemerintahan, bila dibandingkan harus ke Jakarta. Berapa anggaran bisa dihemat ? Selain itu juga, dampak kemacetan jauh lebih terhindar.

Waktu yang digunakan akan sangat efektif. Ketika akan berurusan dengan sejumlah kementerian, masyarakat yang datang dari daerah tidak lagi harus membuang waktu lantaran jarak kantor-kantor kementerian sekarang ini terpisah-pisah. Saya yakin para birokrat maupun masyarakat daerah dari segala profesi merasakan selama ini boros waktu, biaya dan tenaga. Urusan yang harusnya bisa selesai satu hari, mau tidak mau bisa selesai 3 hari lantaran jarak kantor kementerian satu dengan yang lainnya cukup jauh tidak dalam satu kawasan. Berapa biaya bisa dihemat dari biaya transportasi, akomodasi dan waktu. Ini juga akan mengurangi beban daerah akan biaya perjalanan dinas. Biaya-biaya yang terpangkas tersebut bisa lebih difokuskan pada belanja yang langsung bersentuhan dengan rakyat banyak untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga pejabat-pejabat daerah memiliki banyak waktu memikirkan daerah, tidak lagi terbuang untuk urusan di Jakarta.

Pergeseran pusat pemerintahan ini juga akan berkonsekuensi kepada aparat birokrasi. Bila dipindahkan keluar Jawa, puluhan ribu PNS yang bekerja di kantor-kantor kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Jakarta akan terkena imbasnya. Minimal 50 persen, birokrat harus pindah. Ini juga akan menciptakan high cost bagi PNS. Belum lagi biaya hidup yang mahal, ongkos perpindahan akan menjadi beban.

Bila dipindahkan di wilayah yang tidak jauh dari Jakarta, saya yakin bisa meminimalkan kesulitan-kesulitan aparat birokrasi tersebut. Pergeseran jarak tempuh terutama bagi PNS yang bermukim di Bogor, Depok, Bekasi atau di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta bisa diatasi dengan bus-bus pegawai. Pemerintah menyediakan bus-bus tersebut dan menentukan titik-titik serta jam-jam keberangkatan. Ini juga mengurangi tingkat keterlambatan karena melalui jalur-jalur bebas hambatan (tol), serta mengurangi ketidakdisplinan pegawai dan kontrol jauh lebih mudah, bisa juga saling mengontrol antara kementerian. Terjadi peningkatan kinerja lantaran ada kompetisi positif. Intensitas pertemuan antara birokrat lain kementerian dalam satu kawasan bersama bisa menciptakan atmosfer berpikir yang lebih sinergi antar sektor karena terjadi kolaborasi pemikiran terus menerus. Ini juga menghindarkan PNS dari stress kemacetan yang membuang energi dan waktu sehingga membuat tidak fokus dalam bekerja.

Penyediaan bus-bus ini juga akan menjadi langkah sederhana mengurangi kemacetan di Jakarta. Setidaknya, bila setengah saja dari jumlah PNS yang memiliki kendaraan pribadi terakomadasi dengan bus-bus pegawai ini, berapa kendaraan pribadi milik PNS yang terparkir dan tidak digunakan. Saat ini, pemerintah tidak bisa membatasi keinginan masyarakat membeli kendaraan bermotor ataupun masyarakat yang masih menginginkan mengendarai kendaraan yang telah ‘berumur’. Setidaknya, ada pengurangan jumlah penggunaan kendaraan yang berdampak pada pengurangan emisi dan pencemaran lingkungan minimal dari knalpot kendaraan.

Untuk pembangunan gedung-gedung baru, pemerintah bisa memanfaatkan sistem tukar guling, ruislag atau penjualan aset. Saat ini, kantor-kantor kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya terletak di kawasan-kawasan strategis di Jakarta sehingga memiliki nilai jual tinggi.

Ini bisa dilakukan melibatkan pengembang-pengembang berkelas nasional atau multi nasional yang bergabung dalam sebuah konsorsium besar. Melalui mekanisme ruislag atau penjualan asset bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung baru dalam satu kawasan terpusat. Ini akan mengurangi beban anggaran Negara dalam penyediaan fasilitas baru.

Konsorsium yang mendesaign dan mewujudkan kawasan pemerintah bersama dengan leader Bappenas. Selain itu, Jakarta juga harus benar-benar disulap menjadi pusat-pusat bisnis, perdagangan dan jasa. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru dalam mengatasi penggangguran. Ini akan membawa peningkatan ekonomi besar-besaran. Sebagai perbandingan, kita bisa mengadopsi langkah-langkah terobosan beberapa Negara yang memfokuskan secara terpisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti Jerman, Australia dan Malaysia.

Tulisan ini hanya memberikan pemikiran sederhana. Wacana perpindahan ini perlu dikaji dengan mendalam baik dari segi historis, anggaran, ekonomi, budaya, sosial, lingkungan dan masyarakat. Kita juga tidak baik untuk saling menyalahkan atas kondisi Jakarta sekarang ini. Solusi akan didapati dengan adanya pemahaman bersama mengingat perpindahan yang merupakan tindakan luar biasa sebaiknya tanpa memberikan dampak negatif namun harus bisa memberikan manfaat jauh lebih besar kepada segenap bangsa ini.

Walaupun pusat pemerintahan digeser bukan berarti pemerintah harus merasa kehilangan kewibawaan, justeru sebaliknya menunjukan pemerintah pusat melakukan lompatan besar sebagai problem solving terdepan yang membawa perubahan besar dan membangun trust yang tinggi masyarakat kepada pemerintah, bahkan memiliki nilai tambah bagi daerah dan Jakarta.

Bila kita mengetahui kondisi Jakarta 10 tahun mendatang, mengapa tidak kita mulai dari sekarang yang sangat tepat untuk membuat blueprint perpindahan pusat pemerintah yang lebih komprehenship.

Perpindahan pusat pemerintahan ini jangan hanya jadi sebuah wacana saja, akan lebih baik direalisasikan karena memang dibutuhkan secara riil, Indonesia saat ini.

Tulisan ini merupakan gagasan sederhana, mungkin tidak bernilai strategis namun mudah-mudahan bisa memberikan pandangan untuk diskursus bersama dalam melahirkan solusi terbaik bagi bangsa ini, semoga.

Oleh : Muda Mahendrawan

(Penulis, Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat (2009-2014) dan Ketua Lembaga Studi Pengembangan Wilayah)

TIDAK ADA KOMENTAR