Ini Pernyataan Sikap Aliansi Nelayan Kalimantan Barat

Ini Pernyataan Sikap Aliansi Nelayan Kalimantan Barat

BERBAGI
Foto: Aliansi Nelayan Kalbar saat mengeluarkan pernyataan sikapnya/Sukardi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Aliansi Nelayan Kalbar menggelar aksi damai di taman Digulis jalan A. Yani. Mereka menyampaikan pernyataan sikap kepada kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pernyataan sikap mereka adalah mendesak pemerintah melegalkan penggunaan pukat hela dan pukat tarik secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan, serta meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh menteri Susi Pudjiastuti karena berdampak pada hancurnya perikanan Indonesia, sesuai Inpres nomor 7 tahun 2016.

Selain itu, Aliansi Nelayan Kalbar juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelamatkan perikanan Indonesia dengan segera menerbitkan SIPI kapal nelayan agar bisa menjamin pasukan bahan baku ikan ke industri atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, serta berbelit-belitnya prosedur perizinan operasional kapal nelayan. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan.

Mereka juga mengimbau kepada seluruh nelayan Indonesia menolak kapal-kapal Fiberglass bantuan KKP, karena tidak sesuai spesifikasi, tidak berizin Kemenhub, tidak berizin SIPI dan SIKPI. Sebaiknya bantuan diutamakan menggunakan bahan spesifik lokasi, atau sesuai kebiasaan daerah masing-masing beserta alat tangkapnya.

Mereka juga mendesak para penegak hukum untuk segera membebaskan para nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh peraturan menteri KKP Susi Pudjiastusi.

Aliansi Nelayan juga mendukung penuh keinginan Presiden RI untuk mengembangkan Perikanan Budidaya (Aquaculture) sehingga bisa membuka puluhan juta lapangan kerja di desa-desa pesisir seluruh Indonesia.

Sebelum ada pencabutan aturan pelarangan penggunaan alat tangkap, Aliansi Nelayan Kalbar mendesak aparat terkait untuk tidak melakukan penangkapan nelayan di seluruh perairan Indonesia.

Mereka juga meminta kepada Presiden RI untuk mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya sebagai Menteri KKP Indonesia karena telah terbukti berhasil merusak masa depan perikanan Indonesia, sehingga jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan kehilangan penghasilan.

Pernyataan sikap yang terakhir adalah meminta kepada Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar untuk turut serta menyampaikan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan nelayan ini kepada Presiden Republik Indonesia.

(Sukardi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR