Soal Telegram, Ahli IT Untan : Pemerintah Tak Berdaya Soal Teknologi

Soal Telegram, Ahli IT Untan : Pemerintah Tak Berdaya Soal Teknologi

BERBAGI
Foto : Dr Heri Sujaini ST MT, Kepala UPT TIK Untan/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Akhir-akhir ini publik ramai dengan pemberitaan mengenai pemblokiran Aplikasi Telegram oleh Pemerintah. Langkah ini diambil dengan didasari oleh kekhawatiran Pemerintah, karena menurut Pemerintah, Telegram menjadi sarana favorit bagi kelompok teroris untuk berinteraksi.

Thetanjungpuratimes.com kemudian mencoba melihat hal ini dari segi teknis dengan menggali informasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi yang juga Dosen Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (Untan), Dr Heri Sujaini ST MT.

Heri mengatakan, jika langkah yang diambil oleh Pemerintah bisa jadi karena ketidakberdayaannya dalam hal Teknologi.

“Pertama yang diblokir Pemerintah itu karena Pemerintah tidak bisa mengeceknya, dan ini pun tentu harus dengan aturan-aturan tertentu, kan mereka punya SOP. Kemudian yang kedua bisa dicek tapi terlalu banyak. Seperti Facebook, pemerintah bisa masuk kesana tapi bayangkan ada berapa banyak penggunanya, mereka pasti tidak mampu untuk melihat semuanya,” ujar Heri, pada Selasa (18/7).

Ia menambahkan, selama ini pengecekannya masih bersifat semi, artinya ada pengecekan otomatis untuk melihat ada kata-kata yang dilarang untuk dipakai semisal bom, akan terdeteksi. Namun untuk pengecekan secara menyeluruh dari tulisan dimana kata tersebut berada masih menggunakan cara manual. Sementara untuk Algoritma Bahasa Indonesia untuk saat ini hanya berkisar 50-60 persen.

Selain itu juga, jika pun hal tersebut digunakan teroris untuk berkomunikasi secara terbuka, ada kemungkinan mereka akan menggunakan kata atau pun kalimat yang tidak mudah dimengerti maksudnya oleh orang lain.

“Kalau pun bisa dicek dapat 50 persen kemudian dicek manual lagi, yang lain kan bisa lepas. Kalau itu sudah terlalu kebablasan ada kemungkinan tidak hanya Telegram, tapi media sosial lain juga bisa diblokir oleh Pemerintah. Seperti Telegram, Pemerintah sudah tidak berdaya lagi soal teknologi, jadi yang paling gampang dibendung dengan aturan, blokir,” jelasnya.

(Imam/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR