Dekan FEB Untan : Jakarta Sudah Tidak Layak

Dekan FEB Untan : Jakarta Sudah Tidak Layak

BERBAGI
Foto : Prof Dr Eddy Suratman SE MA / Dokumen Pribadi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman SE MA, mendukung wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Dirinya mengungkapkan jika Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi Ibu Kota.

“Saya kira Jakarta itu sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak layak lagi menjadi Ibu Kota Pemerintahan. Harusnya sudah pindah, tapi pemerintah kan tidak berani mengambil keputusan. Jadi memang sudah seharusnya Ibu Kota Negara itu pindah dari Jakarta, biarlah disana hanya menjadi pusat bisnis dan pemerintahan harus ada di satu kota yang tenang, yang dibangun dari awal dengan desain yang bagus,” ujar Eddy saat ditemui di kantornya, pada Senin (24/7).

Dari segi ekonomi, Eddy mengatakan, bahwa Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang bagus sehingga tidak ada alasan untuk ragu dalam mengambil keputusan untuk memindahkan Ibu Kota. Selain itu dirinya juga mengatakan hal tersebut akan membawa dampak yang sangat bagus bagi Kalimantan yang otomatis akan menjadi pusat pertumbuhan baru.

“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, akan ada persiapan kalimantan sebagai Ibu Kota Negara seperti pembangunan infrastruktur jalan dipercepat, perbaikan bandara sebagaimana kualitas sebagai ibu kota negara. Kemudian akan ada jalan kereta api yang mana belum pernah dinikmati oleh Kalimantan sampai sekarang, pelabuhan diperbaiki, fasilitas pelayanan listrik juga tidak akan sering padam seperti sekarang,” jelasnya.

Menurutnya, semua hal itu dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru yang dalam prosesnya juga akan menambahkan lapangan pekerjaan. Arus modal juga akan masuk sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Kalimantan agar dapat mengejar jarak dengan perkembangan ekonomi yang ada di Jawa.

Ia menjabarkan, sejak tahun 1983 hingga 2015, kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional terus naik dari 40 persen menjadi 58 persen. Sementara kontribusi daerah di luar Pulau Jawa semuanya menurun. Hal ini, kata Eddy disebabkan Ibu Kota Negara berada di Pulau Jawa sehingga semua investor asing lebih tertarik untuk berinvestasi di Pulau Jawa. Jika hal ini terus dibiarkan, ia khawatir akan terjadi perpecahan di Indonesia diakibatkan oleh kesenjangan tersebut.

Karena itu ia ingin semua penduduk di Kalimantan menerima dan percaya pada kajian Pemerintah tentang Provinsi manapun nanti di Pulau Kalimantan yang akan ditunjuk menjadi letak Ibu Kota negara. Jika terjadi perebutan, dikhawatirkan Pemerintah akan berpikir dua kali untuk memindahkan Ibu Kota negara ke pulau Kalimantan.

“Yang saya takutkan jika ini pindah ke tempat lain, karena Sulawesi juga sangat siap, begitu pula dengan Jawa Barat,” tuturnya.

Terkait dengan pengawasan terhadap pusat bisnis yang akan berbeda dengan pusat Pemerintahan jika wacana ini terealisasi, Eddy mengimbau agar melihat pada negara lain yang sudah lebih dulu melakukan hal serupa seperti Amerika, Brazil, Australia, bahkan Malaysia.

Meskipun begitu, ia tidak memungkiri jika pelaksanaan wacana ini nantinya juga akan menimbulkan permasalahan, seperti dampak negatif dari wilayah perkotaan. Namun hal itu bisa diantisipasi dengan melihat proses pemindahan Ibu Kota yang sudah dilakukan oleh negara-negara lainnya.

(Imam/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR