DPRD Kapuas Hulu Soroti Silpa Rp73 Miliar

DPRD Kapuas Hulu Soroti Silpa Rp73 Miliar

BERBAGI
Foto: Tujuh Fraksi di DPRD Kapuas Hulu menyampaikan pemandangan umumnya terhadap pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH terkait Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2016/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – DPRD Kapuas Hulu memberi pemandangan umumnya terhadap pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, terkait dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2016.

Pemandangan umum tersebut disampaikan melalui tujuh fraksi dalam sidang paripurna di Aula Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (25/7). Dari pemandangan umum tersebut fraksi-fraksi menyoroti dengan Sila Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp73 miliar lebih. Disamping itu dewan juga menekankan agar Pemkab Kapuas Hulu berupaya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terkait Silpa Rp73 miliaran, kami mohon penjelasan karena ini cukup besar,” kata Imam Sabirin.

Ia juga meminta penjelasan dari Bupati terkait progres pembangunan rumah sakit semitau yang dibangun dari DAK 2016, lalu dana kapitasi JKN Rp2,2 miliar, deposito Rp25 miliar, serta pendapatan BLUD Rp12 miliar. Termasuk pendapatan hibah yang ditargetkan sebesar Rp271 juta, namun realisasi nihil.

“Ini kenapa bisa terjadi,” ujarnya.

Fraksi Gerindra dan Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Braun, meminta penjelasan yang sama terkait Silpa APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2016.

“Rp 73 miliaran yang merupakan Silpa itu apakah tinggi dan apa pengaruhnya ke APBD 2017,” ujarnya.

Pertanggung jawaban memang perlu dilakukan oleh Bupati, sebagai bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, sehingga ada evaluasi target dan capaian yang sudah dilaksanakan.

Fraksi PDIP melalui Sitim Harjo meminta agar Pemkab Kapuas Hulu memaksimalkan kinerjanya, sehingga bisa mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Senada dengan disampaikan Piramli, dari Fraksi Golkar yang mengatakan kalau 2016 dapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) kedepan harus diupayakan WTP. Subsektor apa yang membuat opini WTP tidak tercapai harus dicari, supaya bisa sama-sama dikontrol.

Piramli juga meminta penjelasan dari Bupati terkait dimana penempatan dan peruntukan dana deposito Rp25 miliar dan dana Rp12 miliar dari pendapatan BLUD.

Fraksi PKPI melalui juru bicaranya Stefanus, mengungkapkan bahwa LKPJ oleh Bupati Kapuas Hulu sudah sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Akan tetapi PKPI menginginkan agar Pemkab Kapuas Hulu bisa memperoleh predikat opini yang lebih baik lagi kedepan.

“Kejar opini WTP,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PPP, melalui juru bicara Erlinawati.

“Kami mengapresiasi kinerja Pemkab Kapuas Hulu, namun harus diupayakan mendapat WTP kedepannya,” tuturnya.

Sementara itu Fraksi Kebangkitan Nasdem melalui juru bicara Alimin, menghendaki agar apa yang dianggarkan Pemkab Kapuas Hulu kedepan harus digunakan sebaiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Robertus SH dan H. Wan Taufikorahman SE MAP. Pemandangan umum tersebut akan dilanjutkan dengan tanggapan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, pada sidang paripurna berikutnya.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR