DPRD Sintang Perihatin Upah Guru Honorer Rendah

DPRD Sintang Perihatin Upah Guru Honorer Rendah

BERBAGI
Foto: Terry Ibraim, Wakil ketua DPRD Sintang/Lingga

Sintang, thetanjungpuratimes.com – Wakil ketua DPRD Sintang, Terry Ibraim mengungkapkan keperihatinannya terhadap semua guru honorer yang mengajar di daerah pedalaman karena mengalami nasib kurang baik khusunya upah yang jauh dari kata layak.

“Tenaga honorer di Kabupaten Sintang mendapat upah jauh dari kata layak. Padahal keberadaan guru sangat penting, bahkan ada yang dibayar hanya tiga ratus ribu sebulan. Mau makan apa coba, kita berharap pemerintah pusat bisa melihat kenyataan ini,“ ungkap, Senin (31/7).

Terry mengatakan selayaknya pemerintah Pusat bisa mengerti dan memahami kondisi suatu wilayah, karena setiap daerah memiliki masalah yang berbeda, beda kendala dan beda geografis, dan seharusnya masalah kebijakan seperti itu hanya pemerintah daerah yang paham,“ katanya.

Menurutnya, guru honorer biasanya mengabdi dengan sepenuh hati untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah, khusunya yang berada di wilayah pedalaman dan pelosok. Berangkat dari kenyataan tersebut Terry berharap ada sedikit kelonggaran dari pemrintah pusat untuk memberikan wewenang kepada daerah dalam hal penambahan jumlah PNS melalui tenaga pendidik yang berasal dari putra daerah.

“Mereka ini banyak, lulusan tenaga guru kita banyak. Masalahnya mereka tidak memenuhi syarat berupa sertifikat pendidik sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud,” terangnya.

Terry juga menambahkan jumlah penerimaan guru dengan jumlah pensius setiap tahunnya di Kabupaten Sintang sangat berbading terbalik penerimaan pegawai sangat kurang, sementara setiap tahunnya ratusan guru pensiun, belum lagi yang meninggal dunia.

“Sekarang tidak pernah terima pegawai. Seluruh sekolah di Sintang hampir 30 persen diisi tenaga honor. Honor tidak normal, hanya dikasih Rp300 ribu, mau makan apa. Bagaimana guru itu bisa membuat anak pintar, perutnya dulu yang dia pikrkan. Ini akibat kebijakan pusat yang terlalu berlebihan. Tidak memberikan kepercayaan kepada putra daerah. Kalau seperti ini terus, yang dibuat pemerintah pusat, bakal banyak sekolah nanti tutup karena tida ada guru lagi,” pungkasnya.

Saat ini kata Terry pemerintan daerah tidak punya wewenang untuk menambah jumlah guru karena terbentur kebijakan pusat yang mengadakan penerimaan CPNS untuk tenaga guru melalui program Guru Garis Depan. Padahal kebijakan terpusat seperti ini amat sering menuai permasalahan dilapangan.

“Saat ini program GGD yang ada di Sintang bermasalah, informasinya banyak yang mundur. Padahal kalau pemerintah pusat mau sedikit melihat kenyataaan dilapangan, dan memberi ruang bagi putra daerah untuk mengabdi didaerahnya, maka saya rasa itu akan jauh lebih baik daripada mengaharap orang luar yang kejadian berakhir seperti ini,” pungkasnya.

(Lingga/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR