Pemerintah Pusat Akan Bangun Bandara di Riam Berasap Kayong Utara

Pemerintah Pusat Akan Bangun Bandara di Riam Berasap Kayong Utara

BERBAGI
Foto: Rombongan dari DPD RI dan pemerintah pusat saat berada di Kayong Utara/Rizal

Kayong Utara, thetanjungpuratimea.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kayong Utara, Rabu (2/8). Rombongan yang terdiri dari anggota DPD RI lainnya, Rubaeti, perwakillan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Bappenas, langsung dipimpin Ketua Komite II, Parlindungan Purba.

Setelah tiba di Sukadana melalui bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, rombongan langsung mengadakan rapat kerja di Balai Praja kantor Bupati, dengan dipimpin Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, serta dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kayong Utara yang terkait.

Ketua Komite II, Parlindungan Purba menyebutkan kunjungan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan pada 24 Mei 2017 di DPD RI Jakarta, yang dipimpin langsung oleh ketua DPD RI yang pada saat itu dihadiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian, serta Bupati Kayong Utara.

“Jadi kami datang kemari untuk melihat langsung. Pada saat itu memang ada keinginan dari masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pariwisata dan pengembangan wilayah di Kayong Utara ingin membangun Bandara,” katanya.

Pada awal pertama katanya ada tiga wilayah yang diusulkan dan ternyata setelah tim ada rekomendasi dari jakarta, lokasi tersebut tidak layak secara teknis. Yang akhirnya direkomendasikanlah di daerah Riam Berasap, Siduk, kecamatan Sukadana, sehingga dalam dua kali pertemuan sudah disetujui lokasinya di Riam Berasap, yang selanjutnya segala peraturan yang terkait akan segera diperbaiki kelengkapannya.

“Kita berharap, dengan pembangunan bandara ini akan mempercepat perekonomian Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara. Yang potensinya cukup baik. Termasuk juga persoalan tata ruangnya mesti diperbaiki juga. Setelah pertemuan ini, akan segera dilakukan pertemuan di DPD RI, yang lebih mengarah persoalan teknis,” terangnya.

Dan juga diharapkan pembangunan bandara ini bisa menjadi proyek strategis nasional. Yang penting proses dan semangat untuk membangunnya, karena dirinya sangat optimisĀ  apalagi dengan keberadaan anggota DPR RI dari Kalbar yang memiliki kepentingan untuk membangun daerah.

Dirinya sangat mendukung pembangunan itu, dan berharap agar pemerintah kabupaten Kayong Utara mempersiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, anggota DPD RI perwakilan Kalbar, Rubaeti Erlita menyampaikan kedua kabupaten mesti saling mendukung, apalagi katanya Bandara di Ketapang memang sudah kurang memadai disebabkan semakin padat jumlah penduduknya, sehingga bandara juga harus di relokasi. Tetapi paling tidak tempatnya juga harus sudah ditempatkan dimana.

Ditambahkannya, Karena kalau misalnya berdekatan, tidak mungkin, dalam satu Provinsi ada d bandara. Dirinya juga menyebutkan sebetulnya tidak perlu pula sampai harus memindahkan aset, karena masing-masing merupakan Kabupaten yang bisa memiliki bandara masing-masing.

“Tapi misalnya ada kerjasama antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, disatukan saja, itu lebih baik. Sisi positif dengan dibangunnya bandara di Kayong Utara, segi perekonomian meningkat, kalau lahan dibuka, pasti meningkat. Apalagi Kayong Utara dari segi pariwisata sangat bagus. Kalau ada bandara yang berskala internasional, turis-turis akan datang, dan kita akan sama-sama untuk mempromosikan itu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid secara khusus berpesan kepada yang hadir, khususnya para pembantunya untuk tidak membuat program apapun di lokasi yang akan dibangun Bandara.

Selain itu, Hildi juga berpesa kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar berkoordinasi terkait dengan rencana PLN membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dari Ketapang.

“PLN mesti mengetahuinya, sehingga apa yang diinginkan pada rapat sebelumnya, bahwa tidak ada pembangunan sekitar Bandara, yang akan mengganggu penerbangan. Saya berharap kepada para Kepala Dinas, juga untuk memperhatikannya, walaupun belum ada secara legalitas. Jadi sementara ini jangan ada untuk membangun sekitar lokasi bakal Bandara,” pintanya.

(Rizal/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR