Kejaksaan Negeri Ketapang Menarik Diri Selaku ‎Tim TP4D

Kejaksaan Negeri Ketapang Menarik Diri Selaku ‎Tim TP4D

BERBAGI
Foto : Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang usai jumpa pers/Ras

Ketapang, thetanjungpuratimes.com – Kejaksaan Negeri Ketapang menarik diri selaku ‎Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Ini terkait dengan pembatalan terhadap Kontrak pengadaan hibah bibit ternak yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (DPPP) Kabupaten Ketapang.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Joko Yuhono SH beserta Ir Sikat Gudag Kepala DPPP Ketapang saat melakukan jumpa Pers dengan beberapa awak media di salah satu cafe di jalan DI Panjaitan Ketapang, pada Rabu (9/8/2017) malam.

Kajari Ketapang menuturkan, maksud pihaknya menarik diri selaku pengawalan terhadap kegiatan itu agar menghindari dari pelanggaran hukum, lantaran adanya ‎aturan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) penerima hibah harus berbadan hukum.

“Ketentuan itu ada di Pasal 298 ayat 5 No.23 tahun 2014 tentang penerima Hibah dan Bansos, Pemerintah Daerah disebutkan diadakan di APBD sesuai dengan kemampuan dan bisa diberikan kepada Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, BUMD, Badan atau Lembaga atau Ormas yang berbadan hukum Indonesia,” ungkap Kajari.‎

‎Itu artinya, dari peraturan tersebut dibuatlah satu peraturan juga adanya Esti Mendagri No. 900/ 4627/Estimag/2015. Dimana, menurutnya selain itu pula ada  penajaman tentang ketentuan Pasal 298 ayat 5 UU No. 23 Tentang Pemda.

‎”Di Perbub No.16 tahun 2016‎ juga diatur dalam Pasal VI huruf C,” ujarnya.

Menurut Kajari, karena hibah ini bentuknya sosial bukan bentuknya bisnis jadi bentuk badan usaha tidak boleh berbentuk PT, CV dan Firma.

“Intinya kita, saat ini mencari jalan agar surat edaran Mendagri ‎kedepannya untuk daerah-daerah penerima hibah cukuplah hanya didaftarkan lewat Surat Bupati pengesahannya, tidak lagi dengan adanya pengesahan melalui pembuatan akta notaris untuk dibawa lagi ke Mendagri,‎” paparnya.

‎Kajari mengakui, pihaknya beserta beberapa orang dari DPPP Ketapang, pernah menghadap Ke Mendagri, akan tetapi ditarik kesimpulan jika pelaksanaan hibah itu dilakukan saat ini karena harus berbadan hukum pembuatan akta notaris sangat memberatkan bagi Pemkab Ketapang.

‎”Jadi bukannya kita mau menghalang-halangi orang untuk mendapatkan proyek, itu ada aturannya di Pasal 1335 dan 1337 KUAP Perdata‎,“ tegasnya.‎

Sementara itu, Kepala DPPP Ketapang, Ir Sikat Gudag menyampaikan hal senada terhadap cara kelompok tani memperoleh hibah untuk memiliki legalitas.

Berkenaan dengan pelelangan, karena nilai belanjanya diatas Rp.200 juta, ia mengatakan memang itu lelang umum, akan tetapi ‎bentuknya hibah.

“Bukan seperti lelang biasa, setelah lelang bisa berjalan, akan tetapi kalau lelang hibah ini masuknya ‎ke rekening belanja hibah, maka penerima hibah itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan Mendagri No.14,″ jelasnya.‎

Maka dari itu, terhadap lelang tersebut dibatalkan pihaknya untuk proses selanjutnya.

Menurut Sikat, bagi kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ‎pihaknya akan menyurati  jika ingin mempertahankan kelompoknya maka harus ke akta notaris, minta pengesahan ke Dinas setelah itu baru mengajukan proposal, dari lampiran proposal itu adalah pembentukan kelompok, maka apabila itu sudah ada maka layak dimasukan ke rancangan APBD.‎

‎Selanjutnya, terhadap kebijakan dari pihak Pemkab Ketapang bila ada kelompok dari hasil penelitian pihaknya yang memenuhi persyaratan dari sekian banyak kelompok terhadap penerima bantuan dana Hibah dari keseluruhan total sejumlah Rp.13 Milyar maka akan di masukan pada anggaran APBD perubahan.

“Jadi kita tidak menghilangkan hak-haknya masyarakat asalkan mengikuti aturan,” ujarnya.

‎Sikat menyarankan, terhadap kelompok tani ‎yang belum bisa secepatnya membuat persyaratan aturan yang telah ditetapkan maka program itu bisa dilanjutkan ditahun mendatang, sebab menurutnya uang hibah itu tidak hilang.

(Ras/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR