Publis APBD, Ketua KPK Puji Pemkot Pontianak

Publis APBD, Ketua KPK Puji Pemkot Pontianak

BERBAGI
Foto : Sutarmidji saat menjadi pemateri dalam Seminar Indonesia Develooment Forum/Humas

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Paparan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak oleh Wali Kota Sutarmidji ketika menjadi pemateri dalam Seminar Indonesia Development Forum, di Gedung Gama Tower, pada Rabu (9/8) sore, menyita perhatian peserta yang berada di sana. Inovasi percepatan layanan perizinan, sampai publis APBD kepada masyarakat membuat Ketua KPK, Agus Raharjo, kagum atas kinerja Pemkot Pontianak.

Dalam sesi itu, selain Wali Kota Pontianak, Ketua KPK, Agus Raharjo, Wakil Ketua Saber Pungli RI, Sri Wahyuningsih dan Zegen Van Der Wal dari Lee Kuan Yew School of Public Policy and Asian Research Institute National University of Singapura juga turut menjadi pemateri.

Dalam sesinya, Sutramidji memaparkan inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Pontianak.

Salah satunya tentang 99 perizinan yang dipangkas menjadi 17 izin. Kemudian, percepatan layanan dan publis APBD ke masyarakat. Penjelasan ini pun mendapat banyak respon dari peserta yang ingin mengetahui lebih dalam tentang inovasi tersebut.

Usai pemaparan, Ketua KPK sempat memuji soal publis APBD Pemkot Pontianak yang sebenarnya sudah dilakukan sejak 7 tahun lalu. Sutarmidji menjelaskan tindakan itu sebagai bentuk kesetaraan penyelenggaraan dengan masyarakat dan memang masyarakat harus tahu apa yang akan dilakukan untuk anggaran ini.

Dirinya kembali mengatakan, pelaksanaan Musrenbang sebagai tindak lanjut upaya untuk kesetaraan pemerintah daerah dengan masyarakat membedah APBD. Kesemua itu dilakukan tiap tahun sebagai evaluasi perbaikan kualitas APBD sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah kedepan.

Inovasi pemangkasan izin juga ia paparkan ketika menjadi pemateri. Sebelum dipangkas, kata Midji, ada banyak perizinan yang harus dilalui masyarakat ketika ingin mengurus persyaratan administrasi. Bahkan untuk mendapatkan satu izin, masyarakat harus mendapatkan belasan izin terlebih dahulu yang dianggap tidak perlu sehingga harus dihapus.

“Dari 99 izin sekarang tinggal 17 izin. Saya malah mau sisakan 10 izin saja,” ungkapnya pada Kamis (10/8) siang.

Di tempat yang sama, Ketua KPK, Agus Raharjo menyatakan kagum atas pembedahan APBD tiap tahun yang dilakukan Pemkot Pontianak. Hal itu dikatakan saat pemaparan materi KPK pada peserta kegiatan tersebut. Tindakan Pemkot Pontianak mempublis APBD pada masyarakat dapat mencegah penyimpangan anggaran dan ini juga dinilai efektif mencegah korupsi.

“Patut ditiru yang dilakukan Wali Kota Pontianak dalam pembedahan APBD ini,” terangnya.

Menurut Agus, korupsi bukanlah merupakan budaya Indonesia, melainkan peninggalan bangsa kolonial. Namun sekarang dirinya mengklaim sudah ada kemajuan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

“Kita bahkan berada di atas beberapa negara di ASEAN, namun masih di bawah Singapura dan Malaysia,” pungkasnya.

(Imam/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY